JAKARTA – Rencana pembangunan jaringan kereta api di Kalimantan Utara (Kaltara) kembali mengemuka setelah adanya tawaran investasi besar dari pihak swasta. Proyek yang digadang-gadang bernilai hingga Rp25 triliun itu kini mulai dibahas secara serius oleh pemerintah daerah.
Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, menerima audiensi dari PT Indonesia Transit Synergy di Kantor Badan Penghubung Kaltara, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Direktur Utama PT INTRA, Rully Noviandar, memaparkan rencana pembangunan jalur kereta api yang akan menghubungkan sejumlah wilayah strategis di Kaltara. Seluruh pembiayaan proyek disebut akan ditanggung oleh investor tanpa menggunakan anggaran pemerintah.
Selain pembangunan infrastruktur, proyek ini juga diproyeksikan membuka sekitar 2.000 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.
Zainal menyambut baik rencana tersebut dan menilai kehadiran transportasi kereta api akan menjadi lompatan besar dalam meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi peluang besar untuk mendorong kemajuan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberadaan jaringan kereta api diharapkan mampu menghubungkan wilayah-wilayah di Kaltara, bahkan membuka akses hingga ke negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam, serta terintegrasi dengan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Rencana pengembangan kereta api di Kaltara sejatinya bukan hal baru. Sejak 2015, pemerintah daerah telah menyusun rencana induk yang masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) 2030.
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltara, Rahman Putrayani, menjelaskan bahwa dokumen perencanaan tersebut telah melalui tahapan studi kelayakan (Feasibility Study/FS) dan Detail Engineering Design (DED).
“Dokumen sudah ada, tinggal diperbarui agar sesuai dengan kondisi terkini,” ujarnya.
Saat ini, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kaltara tengah melakukan pembaruan masterplan, sementara draft kerja sama masih dalam tahap kajian hukum sebelum ditindaklanjuti ke tahap penandatanganan.
Zainal berharap proses tersebut dapat segera rampung dan penandatanganan nota kesepahaman dilakukan di Tanjung Selor sebagai ibu kota provinsi.
“Saya mengundang pihak investor untuk datang ke Kaltara saat dokumen sudah siap, agar penandatanganan bisa dilakukan di sana,” katanya.
Audiensi ini turut dihadiri sejumlah pejabat daerah, di antaranya Ketua DPRD Kaltara, Bupati Bulungan Syarwani, Wakil Bupati Malinau Jakaria, serta jajaran organisasi perangkat daerah terkait.
Pertemuan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa rencana pembangunan kereta api di Kaltara mulai bergerak dari tahap perencanaan menuju realisasi.(Adv/Ax)
