BALIKPAPAN — Bank Indonesia (BI) menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai Rp2,97 miliar bagi masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tujuh provinsi, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi.
Bantuan tersebut mencakup penguatan sarana operasional pemadaman kebakaran, perangkat medis untuk penanganan gangguan pernapasan, posko layanan kesehatan gratis, hingga dukungan ketahanan pangan keluarga terdampak.
Selain bantuan logistik, BI juga mengerahkan 40 tenaga kesehatan yang akan memberikan layanan kesehatan gratis pada 21–27 September 2026. Layanan itu diselenggarakan di 10 titik di wilayah Kalimantan dan Sumatra, meliputi pemeriksaan kesehatan, terapi inhalasi darurat, serta pemberian obat-obatan untuk gangguan pernapasan.
Bantuan secara simbolis diserahkan Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti didampingi Deputi Gubernur Ricky P. Gozali kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) daerah dan pemerintah daerah setempat di Balikpapan, Minggu (20/9/2026).
Destry mengatakan dukungan tersebut difokuskan untuk memperkuat penanganan karhutla sekaligus mengurangi dampak asap terhadap kesehatan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.
Ia juga menyampaikan keprihatinan atas dampak karhutla yang dirasakan masyarakat serta menegaskan komitmen BI untuk membantu daerah terdampak melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait.
“Seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia di wilayah terdampak diarahkan untuk memperkuat koordinasi guna memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran dan mempercepat proses pemulihan,” ujarnya.
Ia pun menegaskan bahwa BI akan terus memaksimalkan sumber daya dan jaringan kantor perwakilan di daerah untuk mendukung pemulihan pascabencana, termasuk melalui sinergi dengan BNPB dan berbagai pemangku kepentingan.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen mendukung pemulihan masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah terdampak, sejalan dengan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), khususnya terkait edukasi dan pemberdayaan masyarakat serta lingkungan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Gubernur BI juga menyampaikan apresiasi kepada BNPB, pemerintah daerah, dan seluruh mitra yang terlibat dalam penanganan karhutla. Sinergi dan gotong royong antarlembaga dinilai penting untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar dan mempercepat pemulihan aktivitas pascabencana.*
