SAMBAS – Reaktivasi Pos Lintas Batas (PLB) Temajuk di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, menjadi momentum baru bagi pengembangan kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menghadiri sekaligus melaksanakan Soft Launching Reaktivasi PLB Temajuk di halaman PLB Temajuk, Kabupaten Sambas, Kalbar, Jumat (21/8/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Komjen Pol Makhruzi Rahman, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harisson, Bupati Sambas Satono, Wakil Bupati Sambas Heroaldi Djuhardi Alwi, Ketua TP PKK Kabupaten Sambas, Forkopimda, instansi vertikal, perangkat daerah, serta berbagai unsur terkait.
Soft launching juga dirangkaikan dengan kegiatan penanaman pohon di lingkungan PLB Temajuk.
Dalam sambutannya, Krisantus mengatakan reaktivasi PLB Temajuk menegaskan perubahan posisi Temajuk dari kawasan yang selama ini dipandang sebagai wilayah paling ujung menjadi beranda depan negara.
“Temajuk adalah bagian dari wajah Indonesia yang berhadapan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Karena itu, reaktivasi PLB ini bukan sekadar membuka kembali jalur perlintasan, tetapi menegaskan kehadiran negara sekaligus membuka peluang baru bagi masyarakat di kawasan perbatasan,” ujar Krisantus.
Menurutnya, reaktivasi PLB Temajuk merupakan hasil dari proses panjang dan koordinasi lintas sektor. Proses tersebut melibatkan BNPP RI, forum Sosial Ekonomi Malaysia–Indonesia (Sosek Malindo), hingga pembahasan dalam Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) Indonesia–Malaysia.
“Semua proses tersebut bermuara pada satu tujuan, yaitu membuka kembali jalur resmi Temajuk–Teluk Melano yang telah lama dinantikan masyarakat di kedua sisi perbatasan,” katanya.
Krisantus menilai keberadaan PLB Temajuk juga memberikan kepastian dan keamanan dalam aktivitas lintas batas karena pelayanan dilakukan melalui jalur resmi yang terawasi dan tercatat.
Pelayanan tersebut melibatkan unsur CIQS (Customs, Immigration, Quarantine and Security), yakni Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan. Dengan demikian, lalu lintas orang dan barang diharapkan berlangsung lebih tertib sekaligus mempersempit ruang bagi aktivitas ilegal, seperti penyelundupan maupun perlintasan tanpa dokumen.
Lebih jauh, reaktivasi PLB Temajuk diharapkan menjadi pintu masuk bagi percepatan pembangunan kawasan perbatasan.
Krisantus mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama BNPP telah mengusulkan peningkatan status Temajuk dari Pos Lintas Batas Tradisional menjadi Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
“Kita melihat di berbagai wilayah bahwa kehadiran PLBN dapat menjadi pemicu percepatan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi,” jelasnya.
Menurutnya, Temajuk yang selama ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur kini memiliki momentum untuk mendapatkan perhatian dan percepatan pembangunan.
Pemerintah juga tengah mendorong pengembangan Temajuk sebagai kawasan yang memiliki potensi ekonomi dan pariwisata, termasuk melalui usulan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sektor pariwisata.
“Ke depan, perdagangan lintas batas, sektor jasa, dan UMKM masyarakat Paloh akan memiliki peluang mengakses pasar yang lebih luas,” ungkap Krisantus.
Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus mengawal keberlanjutan reaktivasi PLB Temajuk dan berkoordinasi dengan BNPP RI, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta seluruh instansi CIQS.
Krisantus juga berharap fasilitas pada Pos Kawalan Sempadan Teluk Melano di Sarawak turut diperkuat agar pertumbuhan kawasan perbatasan di kedua sisi dapat berlangsung secara seimbang dan saling menguntungkan.
Selain perdagangan lintas batas, sektor pariwisata dinilai menjadi salah satu peluang terbesar dari kembali dibukanya akses Temajuk–Teluk Melano.
“Pantai Temajuk dan Tanjung Datu merupakan aset wisata yang luar biasa. Dengan terbukanya akses jalan Teluk Atong–Temajuk dan aktifnya kembali pos lintas batas, peluang wisatawan mancanegara, khususnya dari Sarawak, untuk berkunjung ke Temajuk semakin terbuka,” katanya.
Menurut Krisantus, peningkatan kunjungan wisatawan akan memberikan dampak berantai terhadap perekonomian masyarakat. Mulai dari penginapan, kuliner, transportasi, jasa wisata hingga UMKM berpeluang mendapatkan manfaat dari terbukanya akses lintas batas tersebut.
“Ini adalah magnet ekonomi baru yang dapat menggerakkan masyarakat. Mari kita jadikan momentum ini sebagai awal, bukan akhir. Awal dari babak baru Temajuk sebagai gerbang ekonomi, gerbang pariwisata, dan gerbang persahabatan Indonesia–Malaysia,” tegasnya.
Ia berharap pengembangan Temajuk tidak berhenti pada fungsi sebagai fasilitas perlintasan, tetapi berkembang menjadi simpul pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.
“Harapan kita, PLB Temajuk dapat terus ditingkatkan status dan kualitas pelayanannya, sejalan dengan rencana pengembangan kawasan dan potensi pariwisata Temajuk. Dengan demikian, kawasan ini dapat tumbuh menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Sambas dan Kalimantan Barat,” tuturnya.
Reaktivasi PLB Temajuk juga dinilai memiliki arti penting dalam mempererat hubungan sosial dan budaya masyarakat Indonesia dan Malaysia.
Masyarakat di kawasan perbatasan diketahui memiliki kedekatan sejarah, bahasa, budaya, serta hubungan kekerabatan yang telah berlangsung turun-temurun.
“Karena itu, PLB Temajuk bukan hanya tentang ekonomi. Ini juga tentang kemanusiaan, sosial budaya, dan hubungan persaudaraan. Kita ingin masyarakat Temajuk dan Teluk Melano dapat kembali berinteraksi melalui jalur resmi, aman, tertib, dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak,” pungkas Krisantus.
Dengan reaktivasi PLB Temajuk, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap kawasan perbatasan tidak lagi hanya dipandang sebagai wilayah terluar, tetapi menjadi beranda depan negara sekaligus pintu masuk pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan penguatan persahabatan Indonesia–Malaysia.(Adv)
