KUBU RAYA – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan di tengah kondisi kemarau yang meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Imbauan tersebut disampaikan Ria Norsan usai meninjau lokasi karhutla di Desa Rasau Jaya 3, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Senin (24/8/2026).
Keduanya kemudian mengikuti rapat koordinasi penanganan karhutla di Kantor Daops Manggala Agni. Rapat dihadiri Forkopimda Kalbar, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni, pemadam kebakaran, KPH, PMI, hingga Masyarakat Peduli Api.
Ria Norsan mengatakan, kondisi cuaca yang panas dan kering saat ini membuat aktivitas pembakaran lahan sangat berisiko memicu kebakaran yang lebih luas.
“Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak membakar lahan pada saat musim kemarau panjang ini. Kondisi cuaca sekarang panas tinggi, jadi jangan membakar lahan dulu,” kata Norsan.
Ia mengingatkan masyarakat yang melakukan pembakaran lahan agar tetap mematuhi ketentuan dalam Perda Kalbar Nomor 1 Tahun 2022. Salah satunya dengan membuat sekat sebelum pembakaran dan memastikan api benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi.
Menurut Norsan, penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu pihak. Koordinasi harus diperkuat mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa dan kelurahan.
Patroli terpadu, pertukaran data, verifikasi lapangan serta pemadaman sejak dini juga perlu ditingkatkan agar api tidak berkembang menjadi kebakaran besar.
“Karhutla tidak boleh dipandang sebagai persoalan sektoral semata, melainkan sebagai persoalan bersama yang memerlukan kesiapsiagaan dan kolaborasi seluruh pihak,” tegasnya.
Norsan juga meminta perusahaan yang bergerak di sektor berbasis lahan memenuhi kewajiban pengendalian karhutla.
Perusahaan diminta menyiapkan personel dan sarana pemadaman, menjaga kawasan konsesi, mengelola tata air terutama di lahan gambut, serta membantu penanganan kebakaran di sekitar wilayah usaha sesuai ketentuan.
Penguatan penanganan karhutla di Kalbar juga dilakukan melalui operasi udara.
Saat ini, tujuh unit helikopter water bombing dikerahkan untuk membantu pemadaman dari udara, terutama di lokasi kebakaran yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Selain itu, dua helikopter patroli digunakan untuk memantau perkembangan karhutla di sejumlah wilayah.
Pemerintah juga mengoperasikan satu pesawat untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) guna meningkatkan peluang terjadinya hujan di wilayah yang membutuhkan.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan kedatangannya ke Kalimantan Barat merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan penanganan karhutla berjalan efektif di lapangan.
Raja Juli menyebut jumlah hotspot di Kalbar dalam beberapa hari terakhir menunjukkan pergerakan yang dinamis. Pada 19 Agustus tercatat 824 titik panas, kemudian turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus, meningkat menjadi 442 titik pada 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus.
Namun, berdasarkan pemantauan terakhir yang disampaikan Raja Juli, jumlah hotspot di Kalbar telah turun menjadi 28 titik.
“Alhamdulillah, berkat kerja sama semua pihak, TNI, Polri, baik di darat maupun di udara, termasuk teman-teman Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang berjuang tanpa lelah, per malam kemarin angka hotspot di Kalimantan Barat tersisa 28,” ujar Raja Juli.
Meski demikian, ia mengingatkan hotspot tidak selalu menggambarkan kondisi asap di lapangan.
Hal itu terlihat saat peninjauan di Rasau Jaya 3. Api di permukaan telah padam, tetapi asap masih keluar dari dalam tanah gambut.
“Gambut memang paling sulit dipadamkan karena apinya bisa berada di bawah permukaan dan produksi asapnya sangat luar biasa,” jelasnya.
Raja Juli juga mengingatkan masyarakat maupun korporasi agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar.
Ia menegaskan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran akan dilakukan tanpa pandang bulu.
“Jangankan membakar lahan, puntung rokok atau obat nyamuk pun bisa berakibat fatal terhadap karhutla. Jadi sekali lagi kami mengimbau agar tidak melakukan pembakaran, termasuk untuk korporasi,” katanya.
Untuk memperkuat penanganan karhutla di enam provinsi, Kementerian Kehutanan akan menugaskan 5.000 ASN. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.200 ASN akan ditempatkan di tiga provinsi di Kalimantan.
Khusus Kalimantan Barat, sebanyak 700 ASN akan diperbantukan dalam penanganan karhutla. Raja Juli mengatakan pejabat eselon I juga akan ditugaskan berkantor di sejumlah provinsi yang menghadapi karhutla.
Langkah tersebut diharapkan memperkuat koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, TNI-Polri, Manggala Agni, PMI, KPH dan masyarakat dalam mempercepat penanganan kebakaran.
“Bersama dengan gubernur setempat, TNI-Polri, Manggala Agni, Palang Merah Indonesia, KPH, dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama kita atasi karhutla yang pasti merugikan masyarakat,” pungkas Raja Juli.(Adv)
