SAMARINDA – Kelompok aktivis lingkungan Extinction Rebellion (XR) Bunga Terung menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jumat (22/11/2024) pagi. Aksi ini bertepatan dengan hari terakhir Konferensi Perubahan Iklim (COP 29) dan menjelang debat ketiga Pilkada Serentak 2024.
Dalam aksinya, XR Bunga Terung mengkritik para calon kepala daerah di Kalimantan Timur yang dinilai belum memberikan perhatian serius terhadap isu krisis iklim. Juru Bicara XR Bunga Terung, Windasari, menyatakan, selama dua debat Pilkada sebelumnya, tidak ada calon kepala daerah yang membahas solusi konkret untuk mengatasi krisis iklim, meskipun Kalimantan Timur telah mengalami dampak nyata seperti banjir, kekeringan, dan kenaikan suhu.
“Kalimantan Timur adalah wilayah penting dalam menjaga kestabilan iklim global. Namun, selama dua debat Pilkada terakhir, tidak ada calon kepala daerah yang membahas solusi konkret untuk krisis iklim,” ujarnya.
XR Bunga Terung menuntut calon kepala daerah agar lebih memprioritaskan keadilan iklim dalam kebijakan daerah. Mereka meminta penghentian ekspansi industri ekstraktif yang merusak lingkungan, perlindungan terhadap hutan, lahan gambut, dan wilayah tangkapan air, serta mengadopsi solusi berbasis lokal untuk mengatasi krisis iklim.
Menurut Windasari, para calon lebih sibuk mengangkat isu populis seperti infrastruktur dan bantuan sosial tanpa memperhatikan dampak perubahan iklim.
“Mereka mengabaikan solusi lokal yang sebenarnya lebih relevan dan memilih untuk mengandalkan kebijakan nasional atau internasional,” tambahnya.
Selain itu, XR Bunga Terung juga menyoroti kebijakan berbasis industri ekstraktif di Kalimantan Timur yang dinilai menciptakan kerusakan lingkungan sekaligus ketimpangan sosial. Kebijakan tersebut dinilai tidak memberikan ketahanan yang memadai bagi masyarakat lokal dalam menghadapi perubahan iklim.
“Provinsi ini pernah menyebut dirinya sebagai ‘Provinsi Hijau’, tetapi kenyataannya ekonomi kita masih bergantung pada tambang batu bara dan perkebunan besar yang memperburuk krisis iklim,” ujar Windasari.
Dalam konteks global, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyebut pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur sebagai langkah mitigasi dampak perubahan iklim di Jakarta. Namun, XR Bunga Terung menilai langkah tersebut tidak cukup jika eksploitasi sumber daya alam di Kalimantan Timur tetap berlanjut tanpa pengawasan yang memadai.
“Kalimantan Timur membutuhkan pemimpin yang berani meninggalkan paradigma ekonomi ekstraktif demi masa depan yang lebih berkelanjutan,” tegasnya.
Menurut Windasari aksi ini menjadi pengingat bahwa isu lingkungan harus menjadi prioritas dalam kebijakan para calon kepala daerah. XR Bunga Terung menegaskan bahwa mereka akan terus menyuarakan pentingnya perlindungan lingkungan dan keadilan iklim di Kalimantan Timur.
