TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus mendorong percepatan pembangunan dengan memperkuat tata kelola anggaran yang lebih efektif dan akuntabel. Salah satu langkah yang ditempuh yakni melalui peningkatan kapasitas aparatur dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, menegaskan pentingnya hal tersebut saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun Anggaran 2026, yang digelar di Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (29/4/2026).
Dalam sambutannya, ia menggambarkan kondisi wilayah Kalimantan Utara yang masih menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari luasnya wilayah, tantangan geografis, hingga akses infrastruktur yang belum merata.
Meski demikian, menurut Ingkong, daerah perbatasan tersebut memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan, terutama di sektor energi dan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang matang dan tepat sasaran.
“Setiap program harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan mampu menjawab kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Ia menilai, proses pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu kunci utama dalam keberhasilan pembangunan. Jika dilakukan secara efektif, efisien, serta terbuka, maka program pemerintah dapat berjalan optimal dan tepat waktu.
Lebih lanjut, Ingkong menyoroti peran strategis PA dan KPA dalam memastikan seluruh tahapan pengadaan berjalan sesuai ketentuan. Ia menekankan pentingnya penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, sekaligus menjauhkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Pengadaan bukan hanya soal administrasi, tetapi bagian penting dalam mendorong percepatan pembangunan daerah,” tegasnya.
Menurut dia, penggunaan anggaran harus difokuskan pada kebutuhan dasar masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, penyediaan listrik, air bersih, hingga peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.
Di akhir kegiatan, ia berharap seluruh peserta bimtek mampu meningkatkan pemahaman serta memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam pengelolaan anggaran.
“Setiap rupiah yang dikelola harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan mendorong kesejahteraan di Kalimantan Utara,” pungkasnya. (Adv/Ax)
