BATU – Dalam publikasi Ikhtisar BPK RI semester 1 tahun 2022, seperti dirilis thejatim.com edisi Sabtu (6/5/2023) setidaknya di Jawa Timur terdapat lima daerah tertinggi yang masuk kategori belum sesuai rekomendasi, dimana hal tersebut terindikasi korupsi karena masih tercatat sebagai kerugian keuangan negara.
Temuan dan rekomendasi BPK RI yang tidak dijalankan oleh pemerintah daerah dapat memicu berbagai pelanggaran hukum seperti penyelewengan anggaran, permainan tender, dan tindakan korupsi lainnya.
BPK RI sebagai lembaga pengawasan keuangan negara memiliki peran penting dalam mendeteksi yang berdampak pada adanya indikasi tindakan korupsi di berbagai daerah. Korupsi masih menjadi salah satu masalah serius di Indonesia, terutama di sektor pemerintahan.
Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk terlibat memantau setiap perkembangan agar APBD yang dikelola oleh pemerintah daerah dapat terhindar dari potensi pelanggaran hukum dan tindakan korupsi. Selain menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat juga perlu turut berperan aktif dalam pencegahan dan pengawasan tindakan korupsi di daerah kita masing-masing.
Dalam menghadapi tantangan korupsi, keberhasilan tidak hanya bergantung pada peran lembaga pengawasan dan pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.
Dari Data BPK, Kota Batu memiliki total temuan sebesar Rp 88 M, yang mencakup semua pengeluaran dan pendapatan yang dikaji oleh BPK RI. Temuan ini mengindikasikan adanya potensi penyimpangan atau ketidakpatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Dari hasil temuan tersebut, BPK RI memberikan rekomendasi sebesar Rp 70.3M kepada Pemerintah Kota Batu untuk melakukan perbaikan dan pengembalian kepada kas daerah. Rekomendasi ini seharusnya menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Batu untuk melakukan perbaikan dan mencegah potensi korupsi.
Namun, dari total rekomendasi tersebut, sebesar Rp 52.7M masih belum sesuai dengan rekomendasi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Batu belum melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dan menghindari potensi korupsi.
