SAMARINDA – Kemampuan pemerintah mengelola komunikasi krisis menjadi kebutuhan mendesak seiring semakin cepatnya penyebaran informasi di era digital.
Informasi yang belum terverifikasi dapat menyebar dalam hitungan menit, memengaruhi opini publik, sekaligus memicu kepanikan masyarakat.
Kondisi tersebut menuntut setiap instansi pemerintah membangun strategi komunikasi adaptif agar mampu merespons berbagai persoalan secara cepat.
Isu tersebut menjadi pembahasan utama Forum Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) 2026 se-Kalimantan Timur yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, Jumat (31/7/2026).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, Ririn Sari Dewi, mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah pola komunikasi pemerintah dengan masyarakat.
Menurutnya, humas kini tidak cukup hanya menyampaikan informasi, tetapi juga wajib membaca dinamika percakapan publik. Humas juga dituntut mengantisipasi potensi krisis serta menghadirkan informasi akurat yang mudah dipahami seluruh masyarakat.
“Humas dituntut beradaptasi cepat mengelola isu krisis serta memperkuat strategi publikasi bersama seluruh pihak,” ujarnya.
Ririn menjelaskan forum tersebut menjadi wadah meningkatkan kapasitas insan kehumasan menghadapi tantangan komunikasi pada era Revolusi Industri 5.0.
Ia menambahkan kegiatan itu sekaligus memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Kebutuhan komunikasi publik semakin penting seiring pesatnya pembangunan Kalimantan Timur, termasuk keberadaan Ibu Kota Nusantara.
Setiap informasi mengenai pembangunan, investasi, pelayanan publik, maupun kebijakan pemerintah berpotensi menjadi perhatian masyarakat dalam waktu singkat.
Mewakili Gubernur Kalimantan Timur, Staf Ahli Gubernur Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah, Siti Farisyah Yana, menegaskan humas harus meninggalkan pola komunikasi reaktif.
Menurutnya, setiap instansi perlu membangun sistem deteksi dini untuk mengantisipasi potensi isu sebelum berkembang menjadi krisis. Sinergi lintas instansi, deteksi dini, serta komunikasi berbasis manfaat harus diperkuat secara berkelanjutan.
“Humas harus adaptif, inovatif, memiliki early warning system menjaga narasi pembangunan daerah bersama,” pungkasnya.
