Oleh: Bert Toar Polii
Setiap organisasi yang sehat seharusnya mampu belajar dari pengalaman. Terlebih pengalaman yang terjadi dalam satu periode kepengurusan penuh selama empat tahun. Evaluasi tidak dilakukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan untuk memastikan kesalahan yang sama tidak terulang di masa depan.
Bagi GABSI, periode 2022–2026 semestinya menjadi bahan refleksi bersama menjelang Kongres XXVII di Mamuju. Fokusnya bukan membuka kembali konflik lama, tetapi memastikan organisasi memiliki arah yang lebih jelas untuk empat tahun mendatang.
Ketika Kongres Kehilangan Fungsinya
Kongres GABSI 2022 pada awalnya direncanakan berlangsung selama dua hari. Namun kenyataannya, forum tersebut berakhir dalam waktu singkat dan langsung menetapkan Ketua Umum terpilih.
Masalah utamanya bukan siapa yang terpilih. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apa yang dihasilkan kongres sebagai pedoman bagi kepengurusan berikutnya?
Dalam organisasi olahraga, pemilihan ketua umum hanyalah salah satu agenda. Kongres juga seharusnya menjadi forum untuk membahas program pembinaan atlet, kompetisi, organisasi, pendidikan dan pelatihan, hubungan internasional, pembinaan junior, pengembangan daerah, hingga target prestasi jangka menengah.
Ketika sidang komisi tidak berjalan optimal, maka keputusan strategis yang seharusnya menjadi mandat organisasi juga tidak lahir secara memadai. Akibatnya, kepengurusan berjalan tanpa kontrak kerja yang jelas dari forum tertinggi organisasi.
Sistem Lebih Penting daripada Figur
Organisasi sering terjebak pada pertanyaan siapa yang menjadi ketua umum. Padahal pertanyaan yang tidak kalah penting adalah apa yang harus dikerjakan oleh ketua umum dan pengurus selama masa jabatannya.
Figur pemimpin memang penting. Namun organisasi yang kuat tidak boleh bergantung pada figur semata. Yang jauh lebih penting adalah adanya sistem, target, indikator keberhasilan, dan mekanisme evaluasi yang disepakati bersama melalui kongres.
Dengan sistem yang jelas, pengurus bekerja berdasarkan mandat organisasi, bukan berdasarkan kehendak pribadi. Empat tahun kemudian, anggota juga dapat menilai keberhasilan kepengurusan secara objektif.
Evaluasi Empat Tahun Terakhir
Periode 2022–2026 tentu tidak sepenuhnya kosong dari kegiatan. Namun perjalanan organisasi tetap perlu dievaluasi secara jujur.
Salah satu aspek yang layak menjadi perhatian adalah program pengiriman tim nasional ke luar negeri. Dalam empat tahun terakhir, pengiriman tim dengan dukungan organisasi relatif terbatas. Sebagian partisipasi internasional bahkan banyak bergantung pada pembiayaan mandiri para atlet.
Jika Indonesia ingin kembali menjadi kekuatan bridge dunia, maka program pembinaan dan pengiriman tim nasional harus dirancang sejak awal periode kepengurusan, lengkap dengan target kompetisi dan dukungan anggaran yang jelas.
Pentingnya Kehadiran di Forum Internasional
Bridge modern tidak hanya dibangun melalui pertandingan, tetapi juga melalui diplomasi organisasi.
Karena itu, kehadiran Indonesia dalam forum-forum internasional seperti SEABF, APBF, dan WBF harus menjadi perhatian serius. Forum tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan tempat menentukan arah kebijakan dan perkembangan bridge kawasan maupun dunia.
Indonesia tidak boleh hanya hadir saat bertanding. Indonesia juga harus hadir ketika keputusan-keputusan penting sedang dibahas.
Kejurnas Harus Menjadi Instrumen Pembinaan
Kejuaraan Nasional seharusnya menjadi tulang punggung sistem pembinaan prestasi nasional.
Melalui Kejurnas, organisasi dapat memetakan kekuatan atlet, pasangan, klub, dan daerah. Karena itu penyelenggaraannya tidak boleh sekadar memenuhi kalender kegiatan tahunan.
Kejurnas harus memiliki standar penyelenggaraan yang jelas, jadwal yang pasti, sistem pertandingan yang baik, dan keterkaitan langsung dengan pembentukan tim nasional.
Persoalan WBF Harus Tuntas Sebelum Kongres
Salah satu persoalan yang patut mendapat perhatian serius adalah surat World Bridge Federation (WBF) tertanggal 22 Mei 2026 mengenai tunggakan kewajiban finansial Indonesia.
Dalam surat tersebut, WBF mengingatkan bahwa keterlambatan pembayaran iuran selama dua tahun berturut-turut dapat berujung pada sanksi berupa suspensi terhadap National Bridge Organization.
Berdasarkan lampiran yang disampaikan, total kewajiban tercatat sebesar US$6.778 yang terdiri atas iuran tahunan dan tunggakan beberapa tahun sebelumnya beserta denda keterlambatan.
Masalah ini bukan sekadar persoalan administrasi atau pembayaran iuran. Ini menyangkut kredibilitas Indonesia di lingkungan bridge internasional.
Karena itu, peserta Kongres berhak mengetahui secara jelas status penyelesaiannya sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepengurusan periode 2022–2026.
Perlunya Mekanisme Koreksi dalam AD/ART
Pelajaran lain yang penting adalah kebutuhan akan mekanisme evaluasi yang lebih tegas dalam AD/ART.
Organisasi tidak boleh dibangun dengan asumsi bahwa seluruh pengurus pasti bekerja baik sampai akhir masa jabatan. Sistem harus mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan, termasuk ketika mandat kongres tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
Karena itu, AD/ART perlu memuat mekanisme yang jelas mengenai evaluasi kinerja, indikator keberhasilan, laporan berkala, hak anggota untuk meminta pertanggungjawaban, mekanisme koreksi, hingga prosedur pergantian pengurus apabila diperlukan.
Dengan demikian, penyelesaian masalah organisasi tidak bergantung pada konflik personal, tetapi pada aturan yang telah disepakati bersama.
Kongres Tidak Boleh Hanya Memilih Ketua Umum
Kongres Mamuju tidak boleh mengulangi pengalaman 2022.
Sidang komisi harus berjalan dengan waktu yang memadai. Setiap komisi harus menghasilkan rekomendasi yang jelas dan dapat dibawa ke sidang pleno untuk disahkan menjadi keputusan kongres.
Dari situlah lahir mandat yang akan menjadi pedoman bagi kepengurusan selama empat tahun ke depan.
Program Kerja Harus Terukur
Kongres perlu menghasilkan program yang konkret dan dapat diukur.
Pembinaan prestasi harus memiliki target atlet dan kejuaraan. Tim nasional harus memiliki agenda kompetisi dan pola pembiayaan yang jelas. Pembinaan junior, pelajar, dan mahasiswa harus tersusun secara berjenjang. Kompetisi nasional harus memiliki standar yang baku. Hubungan internasional harus aktif dan berkelanjutan. Sistem keuangan harus transparan dan akuntabel.
Dengan target yang terukur, evaluasi di akhir periode tidak lagi berdasarkan perasaan, melainkan berdasarkan fakta dan capaian nyata.
Tiga Hasil yang Harus Dilahirkan Kongres Mamuju
Setidaknya ada tiga hal besar yang harus dihasilkan Kongres GABSI Mamuju.
Pertama, Kepemimpinan. Memilih Ketua Umum dan jajaran pengurus yang memperoleh legitimasi penuh dari anggota.
Kedua, Program. Menetapkan program kerja empat tahun yang konkret, realistis, dan terukur sebagai mandat organisasi.
Ketiga, Mekanisme Pertanggungjawaban. Menyempurnakan AD/ART agar tersedia sistem evaluasi dan koreksi yang jelas terhadap pelaksanaan mandat kongres.
Ketiga hal tersebut harus berjalan bersama. Kepemimpinan tanpa program akan kehilangan arah. Program tanpa pengawasan akan kehilangan kontrol. Pengawasan tanpa aturan yang jelas berpotensi melahirkan konflik.
Saatnya Menjadikan Kongres sebagai Titik Balik
Kongres Mamuju harus menjadi lebih dari sekadar pergantian kepemimpinan. Kongres ini harus menjadi titik balik organisasi.
Fokus utama bukan lagi memperdebatkan masa lalu, melainkan memastikan empat tahun ke depan berjalan lebih baik.
Kongres harus menghasilkan arah organisasi yang jelas, target yang terukur, program yang realistis, hubungan internasional yang kuat, sistem keuangan yang transparan, serta mekanisme pertanggungjawaban yang dapat dijalankan.
Karena yang sedang dibangun bukan sekadar kepengurusan PB GABSI periode 2026–2030, melainkan sistem organisasi yang mampu bertahan, berkembang, dan terus berprestasi siapa pun yang menjadi Ketua Umumnya.
Itulah pelajaran paling berharga yang seharusnya dipetik dari Kongres 2022.
Jangan hanya memilih pemimpin. Tetapkan mandatnya. Susun programnya. Bangun mekanisme pengawasannya. Dan pastikan organisasi memiliki kemampuan untuk mengoreksi dirinya sendiri demi masa depan bridge Indonesia yang lebih profesional, transparan, dan berprestasi.*
