Advertorial

DPRD PPU Tekankan Pentingnya Kepastian Tata Ruang untuk Dukung Sektor Properti dan PAD

Avatar photo
Oleh Jalia
Ukuran Font
Kecil Besar

PENAJAM – Wakil Ketua I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor, menilai sektor properti menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki potensi besar ke depan. Menyusul meningkatnya sinyal positif di sektor ini, ia menekankan pentingnya percepatan penetapan dokumen tata ruang dan rencana pembangunan daerah untuk mendukung iklim investasi yang sehat.

Namun, menurutnya, pengembangan sektor ini perlu dibarengi dengan strategi yang matang serta regulasi yang jelas agar dapat memberikan manfaat maksimal.

“Pertumbuhan sektor properti tidak bisa dilepaskan dari kepastian tata ruang yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” ujar Syahrudin, Senin (5/5/2025).

Ia menyebut, kedua dokumen itu menjadi dasar dalam mengatur pola ruang dan struktur ruang, termasuk peruntukan kawasan pemukiman, pertanian, bisnis, hingga konservasi.

“Kalau investor sudah beli lahan, tapi ternyata lahannya masuk kawasan lindung atau bukan untuk perumahan, ini bisa jadi masalah besar. Makanya RTRW harus segera dipercepat agar ada kepastian hukum,” jelasnya.

Syahrudin juga menyebut bahwa pengaturan pembangunan fisik melalui mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang (PPG) penting untuk mencegah pembangunan yang tidak sesuai peruntukan, seperti di daerah resapan air atau kawasan hutan.

“Tidak bisa sembarangan membangun. Harus jelas ini kawasan apa. Termasuk juga kawasan budidaya kehutanan, itu tidak bisa dikembangkan jadi kawasan properti,” tegasnya.

Ia menambahkan, kepastian tata ruang akan memberikan rasa aman bagi investor dan menjadi pondasi penting bagi peningkatan PAD dari sektor properti dan pembangunan.

“Kita harapkan dengan RTRW dan RPJMD yang segera diselesaikan, para pelaku usaha lebih percaya diri berinvestasi. Dan itu akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan penerimaan daerah,” ujarnya.

Syahrudin mendorong agar pemerintah daerah segera merampungkan dokumen perencanaan strategis tersebut agar PPU tidak tertinggal dari daerah lain yang sudah lebih siap menyambut arus investasi, terutama dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah sekitar.(Adv/Jal)

Topik