PENAJAM – Permasalahan stunting dan ketimpangan sumber daya manusia di sektor kesehatan kembali menjadi perhatian DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD PPU, Thohiron, menyampaikan sejumlah evaluasi penting terhadap layanan kesehatan daerah dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Rabu (28/5/2025).
Menurut Thohiron, meskipun tingkat partisipasi pengukuran balita di posyandu telah menembus angka 80 persen pada 2024, prevalensi stunting masih tercatat tinggi, yakni mencapai 14,90 persen. Kondisi ini disebutnya sebagai alarm serius bagi Pemkab PPU.
“Salah satu kendala utama adalah cakupan penimbangan balita yang belum menyentuh target 90 persen, serta kurangnya petugas gizi dan verifikator data di puskesmas,” kata Thohiron dalam sidang yang berlangsung di Gedung DPRD PPU.
Menariknya, rendahnya kunjungan balita ke posyandu justru ditemukan pada kalangan ASN dan P3K. Menurut Thohiron, banyak yang masih keliru memahami bahwa posyandu hanya diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah.
“Ini persepsi yang harus diubah. Posyandu adalah hak seluruh warga, tanpa terkecuali,” tegasnya.
Dalam evaluasinya, Thohiron juga menyinggung keterbatasan tenaga medis. Di RS Sepaku, tenaga medis meliputi 7 dokter umum, 5 spesialis, dan 7 dokter gigi, dengan dukungan 21 perawat. Sementara itu, seluruh puskesmas yang tersebar di kabupaten ini hanya memiliki total 14 dokter gigi.
Tak hanya itu, belum adanya indikator stunting berbasis kabupaten juga disorot. Selama ini, status stunting diukur berdasarkan survei tingkat provinsi, yang membatasi ruang gerak daerah dalam melakukan intervensi langsung.
“Daerah tidak bisa menetapkan status stunting secara resmi, hanya bisa menyebutnya ‘mendekati’. Ini menyulitkan pengambilan kebijakan yang tepat sasaran,” ungkapnya.
Masalah lain yang menjadi perhatian adalah lemahnya pengawasan Dinas Kesehatan terhadap pengelolaan dana BLUD oleh puskesmas serta masih minimnya tenaga kesehatan yang memenuhi standar nasional.
Untuk itu, Thohiron mendorong adanya pembentukan indikator stunting lokal yang didukung kolaborasi lintas sektor, termasuk Dinas Kesehatan, BPS, dan lembaga terkait lainnya.
“Tanpa data yang akurat dan terukur di tingkat lokal, upaya penurunan angka stunting akan terus berjalan lambat,” pungkasnya.(Adv/Jal)
