SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda menegaskan kesiapan untuk diperiksa terkait isu yang mencuat di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyusul aksi demonstrasi Front Mahasiswa Anti Korupsi beberapa waktu lalu.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki tanggapan baru karena seluruh penjelasan telah disampaikan secara terbuka kepada publik pada konferensi pers sebelumnya. Ia menegaskan, Pemkot telah memaparkan secara transparan berbagai persoalan yang dipersoalkan, termasuk terkait aspek kontraktual dalam pengadaan dan penyewaan mobil dinas.
“Tidak ada informasi yang ditutup-tutupi. Dokumen terkait bahkan sudah kami buka dan dapat diperiksa oleh publik maupun media,” ujarnya, Senin (20/4/2026).
Ia juga menyinggung adanya kemungkinan pihak tertentu di balik aksi demonstrasi tersebut. Meski demikian, ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi tetap merupakan hak setiap warga negara yang harus dihormati.
“Terlepas dari motifnya, aspirasi tetap kami hormati. Itu bagian dari hak masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Pemkot Samarinda memastikan akan bersikap kooperatif dalam setiap proses pengawasan. Pemerintah kota, kata dia, siap bekerja sama dengan KPK maupun lembaga pengawas lainnya untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.
Selain itu, langkah tindak lanjut atas permasalahan yang disorot juga tengah berjalan. Di antaranya meliputi pengembalian kendaraan, pemutusan kontrak dengan pihak ketiga, serta proses pemulihan kelebihan pembayaran (overpayment).
Terkait dugaan adanya motif politik di balik pelaporan tersebut, ia menyerahkan sepenuhnya kepada publik untuk menilai.
“Teman-teman dapat menilai apakah aksi tersebut murni atau terdapat motif tertentu, termasuk kemungkinan adanya pihak yang berada di belakangnya,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah kota tetap fokus pada pembenahan administrasi serta penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
