KUBU RAYA – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengerahkan 5.000 aparatur sipil negara (ASN) ke enam provinsi prioritas.
Pengerahan personel dilakukan di tengah kondisi karhutla yang dinamis sekaligus memastikan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan karhutla berjalan di lapangan.
Menteri Kehutanan Raja Antoni mengatakan, dirinya datang langsung ke Kalimantan Barat atas permintaan Presiden Prabowo untuk memastikan seluruh instruksi penanganan karhutla dilaksanakan dengan baik.
Hal tersebut disampaikan Raja Antoni usai meninjau lokasi karhutla di Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, Senin (24/8/2026).
“Saya hadir di Kalimantan Barat hari ini diminta oleh Pak Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan apa yang menjadi perintah beliau berjalan dengan baik. Apa yang menjadi instruksi beliau diimplementasikan oleh teman-teman terutama yang ada di Provinsi Kalimantan Barat,” kata Raja Antoni.
Dari total 5.000 ASN yang akan diperbantukan melalui skema BKO, sekitar 2.200 personel akan ditempatkan di tiga provinsi di Kalimantan.
Khusus Kalimantan Barat, Kemenhut akan mengerahkan 700 ASN yang berasal dari daerah-daerah yang relatif tidak terlalu terdampak karhutla.
“Khusus untuk di Kalimantan Barat akan ada 700 ASN dari daerah-daerah yang tidak terlalu terdampak karhutla, akan kita kirim ke sini,” ujar Raja Antoni.
Menurut Raja Antoni, penguatan personel diperlukan karena perkembangan hotspot sangat dinamis. Kondisi di lapangan dapat berubah dengan cepat sehingga penanganan membutuhkan kesiapan personel yang memadai.
Selain mengerahkan ribuan ASN, Kemenhut juga akan menempatkan pejabat eselon I untuk berkantor langsung di enam provinsi prioritas.
Enam provinsi tersebut yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Riau, Sumatera Selatan dan Jambi.
Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat koordinasi sekaligus mempercepat pengambilan keputusan dalam penanganan karhutla di lapangan.
Raja Antoni juga mengapresiasi kerja sama berbagai pihak dalam upaya menekan penyebaran karhutla di Kalimantan Barat.
Menurutnya, penanganan melibatkan unsur TNI dan Polri, baik di darat maupun udara, serta Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang terus melakukan pemadaman dan pengendalian kebakaran.
“Alhamdulillah, berkat kerja sama semua pihak, TNI, Polri, di darat maupun di udara, termasuk teman-teman Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang berjuang tanpa lelah bersama-sama, akhirnya pada hari ini, sekali lagi per malam kemarin, angka hotspot di Kalimantan Barat sisa 28 saja ya,” kata Raja Antoni.
Meski jumlah hotspot di Kalbar telah turun, Raja Antoni mengingatkan data tersebut masih sangat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu.
“Nanti datanya akan kita update, sekali lagi ini sangat dinamis,” ujarnya.
Penguatan personel dan penempatan pejabat Kemenhut di wilayah prioritas diharapkan mampu mempercepat penanganan karhutla sekaligus memastikan instruksi pemerintah pusat dapat diterapkan secara efektif di lapangan.
