PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah.
Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar, Daniel, menyatakan bahwa beberapa kabupaten dan kota seperti Kubu Raya, Kayong Utara, dan Sambas saat ini telah ditetapkan dalam status siaga darurat penanganan bencana asap.
“Penetapan status siaga darurat ini memungkinkan kami mengerahkan sumber daya dan mempercepat koordinasi dengan berbagai pihak untuk penanganan karhutla secara lebih terorganisir,” ungkap Daniel dalam keterangannya saat dihubungi pada Rabu (28/5/2025).
Sebagai tindak lanjut, BPBD Kalbar telah membentuk Komando Satuan Tugas Penanganan Bencana Asap yang berfungsi mengoordinasikan seluruh upaya pencegahan dan penanganan di lapangan. Kegiatan patroli rutin terus dilakukan di wilayah-wilayah rawan karhutla, guna mendeteksi secara dini potensi titik api.
“Kami juga bekerja sama dengan instansi seperti TNI, Polri, dan BMKG untuk memperkuat kesiapsiagaan dan memaksimalkan langkah-langkah pencegahan,” jelas Daniel.
Selain itu, BPBD Kalbar turut berpartisipasi dalam pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) bersama BNPB dan BMKG. Teknologi ini diharapkan dapat membantu menurunkan risiko kekeringan ekstrem yang kerap memicu kebakaran.
Di sisi lain, langkah penegakan hukum terhadap aktivitas pembakaran lahan ilegal juga menjadi bagian penting dari strategi BPBD.
“Kami mendorong agar instansi terkait secara tegas menindak pihak-pihak yang dengan sengaja membakar lahan,” tegasnya.
Kawasan strategis seperti Kabupaten Kubu Raya, khususnya area yang berdekatan dengan Bandara Internasional Supadio, juga menjadi perhatian serius BPBD Kalbar.
Menurut Daniel, keberadaan bandara menjadikan wilayah tersebut sangat sensitif terhadap ancaman karhutla.
“Asap tebal akibat karhutla bisa mengganggu jarak pandang dan mengancam keselamatan penerbangan. Ini bisa berakibat pada terganggunya navigasi dan komunikasi udara,” terangnya.
Ia juga menambahkan bahwa dampak ekonomi akibat terganggunya operasional bandara dapat meluas ke berbagai sektor, belum lagi risiko kesehatan yang ditimbulkan bagi masyarakat sekitar serta pengguna transportasi udara.
BPBD Kalbar juga terus mendorong peran serta masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya karhutla dan cara-cara pencegahannya.
Di samping itu, tim pemadam yang terdiri dari personel terlatih telah disiapkan dengan perlengkapan memadai untuk melakukan respons cepat di lapangan jika karhutla terjadi.
Koordinasi dengan pemerintah daerah terus diperkuat agar langkah-langkah di tingkat lokal berjalan selaras dengan strategi provinsi.
“Karhutla adalah persoalan lintas sektor dan lintas wilayah. Karena itu, dibutuhkan sinergi yang kuat, bukan hanya dari lembaga pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif dari masyarakat,” pungkas Daniel.
Dengan kesiapsiagaan yang ditingkatkan dan strategi terpadu yang dijalankan, BPBD Kalbar berharap potensi karhutla di wilayahnya dapat ditekan semaksimal mungkin dan dampaknya terhadap lingkungan serta kehidupan masyarakat bisa diminimalkan.
