PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus berupaya mendapatkan dukungan pemerintah pusat untuk membiayai sejumlah kebutuhan pembangunan daerah.
Langkah ini ditempuh menyusul keterbatasan kemampuan fiskal daerah yang membuat pemerintah kabupaten perlu mencari alternatif sumber pembiayaan melalui kementerian dan lembaga pemerintah pusat.
Bupati PPU Mudyat Noor mengatakan, pemerintah daerah tidak ingin hanya bergantung pada kemampuan anggaran daerah. Berbagai usulan pembangunan terus disampaikan agar kebutuhan masyarakat tetap dapat ditangani.
“Kalau kita hanya pasrah dengan kondisi daerah, ya begini-begini saja. Pemerintah pusat juga meminta daerah bisa mengusulkan alokasi-alokasi yang ada di pusat,” kata Mudyat Noor, Jumat (28/8/2026).
Dalam pengajuan terbaru, terdapat empat kebutuhan pembangunan yang didorong untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat. Usulan tersebut meliputi pembangunan jembatan penghubung antardesa, pembangunan irigasi, sumur bor, serta pemanfaatan dua embung.
Untuk pemenuhan kebutuhan air, Pemkab PPU juga melakukan pendataan bersama perangkat daerah, pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan. Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan lokasi yang membutuhkan dukungan sarana air.
“Yang kami sampaikan ada empat usulan terbaru. Pertama pembangunan jembatan penghubung antardesa, kemudian pembangunan irigasi, sumur bor, dan pemanfaatan dua embung,” ujarnya.
Dua embung yang masuk dalam usulan tersebut yakni Embung Buluminung dan Embung Jenebura. Pemkab PPU juga melakukan pembaruan proposal terkait pemanfaatan kedua embung tersebut agar dapat ditindaklanjuti pemerintah pusat.
Mudyat menegaskan, pengajuan berbagai program tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk tetap menggerakkan pembangunan meski ruang fiskal PPU terbatas.
“Memang itu yang kita lakukan dalam rangka melihat keterbatasan fiskal, tetapi tidaklah diam kita,” tegasnya.(Adv)
