TANJUNG SELOR – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Utara (Kaltara) menyatakan kesiapan penuh untuk mengamankan seluruh tahapan Pilkada. Mulai dari masa kampanye hingga pemungutan suara, Polda Kaltara berkomitmen menjaga stabilitas dan mencegah potensi gangguan keamanan.
Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda Kaltara, Kombes Pol Yohanes Jalung Siram, menjelaskan bahwa Polda telah mempersiapkan sebanyak 2.035 personel yang akan dikerahkan di seluruh wilayah provinsi Kaltara. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap tahapan Pilkada berjalan aman dan tertib.
“Kami telah melakukan pemetaan wilayah rawan konflik. Untuk pengamanan Pilkada, kami kerahkan dia per tiga dari 528 personel yang sudah disiapkan untuk tingkat Polda. Selain itu, kami telah menurunkan 251 personel pada setiap kegiatan dan hari ini agar kegiatan berjalan lancar. Alhamdulillah, semuanya bisa tercover dengan baik,” ujar Yohanes, kepada jurnalborne.com Senin (23/9/2024).
Polda Kaltara juga melakukan sinergi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pihak terkait lainnya, termasuk TNI, pemerintah daerah, dan lembaga pemilu lainnya, untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada. Fokus utama adalah mencegah ancaman yang dapat memengaruhi proses demokrasi, seperti penyebaran hoaks, politik uang, dan intimidasi.
“Kami bekerja sama dengan Bawaslu untuk mendeteksi potensi pelanggaran, baik dalam bentuk ancaman langsung maupun tidak langsung. Netralitas aparatur negara juga menjadi prioritas, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses Pilkada,” tegas Yohanes.
Sementara itu, Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kaltara, Sulaiman, menegaskan bahwa Bawaslu telah mempersiapkan strategi pengawasan ketat, terutama di wilayah yang berpotensi terjadi pelanggaran. Menurutnya, pengawasan terhadap tahapan Pilkada akan dilaksanakan secara intensif dan tegas.
“Dalam setiap tahapan, pengawasan menjadi prioritas kami. Bawaslu berkomitmen mengawal proses demokrasi ini dengan baik. Setiap pelanggaran, baik yang dilakukan oleh peserta maupun pihak lain, akan ditindak tegas,” jelas Sulaiman.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam menjaga keamanan Pilkada. Masyarakat diharapkan melaporkan setiap temuan kecurangan atau pelanggaran yang terjadi selama Pilkada. Bawaslu menjamin akan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
“Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menciptakan Pilkada damai dan bebas konflik. Kami mengajak masyarakat untuk melaporkan dugaan kecurangan ke Bawaslu, baik secara langsung maupun tertulis,” ujar Sulaiman.
Dengan persiapan matang dan komitmen dari Polda Kaltara serta Bawaslu, diharapkan Pilkada 2024 di Kalimantan Utara berjalan lancar, aman, dan damai. Masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan bebas, tanpa tekanan, dan dalam suasana yang kondusif.
