PONTIANAK – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Pontianak menyatakan sikap kritis terhadap jalannya pemerintahan Kabinet Merah Putih.
Organisasi mahasiswa tersebut menilai masih terdapat kesenjangan antara janji politik pemerintah dengan kondisi sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat saat ini.
Ketua PMII Cabang Kota Pontianak, Muhammad David, mengatakan hasil kajian internal organisasi menunjukkan sejumlah program pemerintah belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, pembangunan nasional tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu menghadirkan keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, stabilitas ekonomi, serta pemerataan akses pendidikan dan kesehatan sebagaimana amanat UUD 1945.
“Sebagai bagian dari gerakan mahasiswa dan kekuatan moral bangsa, kami memandang pembangunan nasional harus berpihak kepada rakyat dan berjalan sesuai amanat konstitusi,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima media.
Atas dasar tersebut, PMII Kota Pontianak berencana menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
Dalam aksi tersebut, PMII akan membawa lima tuntutan utama, yakni menegakkan amanat Pasal 33 UUD 1945, mengembalikan kepercayaan publik, memperkuat kemandirian ekonomi nasional, melakukan reshuffle dan efisiensi struktur kabinet.
“Serta mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), KDMP, dan meningkatkan kesejahteraan guru,” tambahnya.
David menilai sejumlah program prioritas pemerintah perlu dievaluasi secara menyeluruh agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Ia juga menyoroti dugaan berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan sejumlah program strategis pemerintah.
“Kami sangat menyayangkan program prioritas tersebut malah menjadi lahan korupsi dan hanya menjadi keuntungan sektoral elit,” katanya.
PMII secara khusus meminta pemerintah melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Organisasi tersebut juga mendesak adanya pergantian pimpinan lembaga yang menangani program tersebut apabila dianggap tidak mampu menjalankan tugas secara optimal.
Selain itu, PMII meminta pemerintah menghentikan program KDMP yang dinilai belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Di sisi lain, mereka mendorong peningkatan kesejahteraan guru sebagai salah satu langkah penting dalam memperkuat sektor pendidikan nasional.
Menutup pernyataannya, David menegaskan PMII akan terus mengawal kebijakan pemerintah dan menyuarakan aspirasi masyarakat apabila terdapat kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan amanat konstitusi.
“Jika pemerintah terus mengabaikan amanat konstitusi, maka kami tidak akan diam. Jika rakyat terus ditekan oleh kebijakan yang tidak adil, maka perlawanan adalah suatu kewajiban,” tegasnya.
Rencana aksi tersebut, lanjut PMII, merupakan bentuk partisipasi mahasiswa dalam mengawasi jalannya pemerintahan sekaligus mendorong terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
