JAKARTA – Pimpinan dan Ketua Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPR RI, Saat Mustafa, serta anggota DPR RI Dapil Kalbar di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/9/2025).
Pertemuan ini bertujuan menyerahkan tuntutan hasil aksi mahasiswa dan masyarakat Kalbar yang berlangsung lima hari terakhir, termasuk 17+8 poin tuntutan serta persoalan strategis daerah.
Ketua Fraksi PAN DPRD Kalbar, Zulfydar Zaidar Mochtar, menegaskan komitmen DPRD Kalbar untuk meneruskan suara masyarakat.
“Tuntutan 17+8 itu memang ada yang sudah dipenuhi, namun kami juga membawa masalah lain di Kalbar, terutama terkait PKH, PETI, perkebunan sawit, serta sistem bagi hasil yang masih tidak adil,” ujarnya, lewat keterangan tertulisnya Selasa (9/9/2025)
Zulfydar menyoroti ketimpangan dana bagi hasil (DBH) yang diterima Kalbar. Padahal, Kalbar merupakan salah satu daerah penghasil karet dan sawit terbesar di Indonesia.
“Tahun lalu DBH masih di atas Rp50 miliar, sekarang jauh di bawahnya. Ini sangat merugikan daerah. Belum lagi dari sektor pertambangan dan hasil alam lainnya yang besar, tetapi bagi hasilnya tidak sebanding dengan kontribusi Kalbar terhadap devisa negara,” jelasnya.
Selain itu, DPRD Kalbar juga mendorong percepatan pengoperasian Pelabuhan Internasional Kijing. Menurut Zulfydar, pelabuhan tersebut penting untuk mencatat langsung ekspor barang asal Kalbar sehingga berdampak pada perhitungan DBH serta memperkuat perekonomian daerah.
“Pelabuhan Kijing strategis sebagai pintu ekspor-impor. Dengan beroperasinya pelabuhan ini, ketergantungan distribusi lewat luar daerah bisa dikurangi,” tambahnya.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah nyata agar suara mahasiswa, masyarakat, dan kebutuhan strategis Kalbar mendapat perhatian lebih di tingkat pusat.(*)
