PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) meminta Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur memberikan perhatian terhadap kerusakan Jalan Nasional Penajam–Kademan.
Pemkab PPU telah menyampaikan usulan penanganan kepada BBPJN karena kondisi jalan pada sejumlah titik dinilai sudah mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, mengatakan pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan berbagai kebutuhan pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Sekarang juga sudah dilakukan lagi verifikasi, sudah asistensi di Balai Jalan,” kata Muhajir, Jumat (28/8/2026).
Menurut Muhajir, keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat Pemkab PPU perlu mengoptimalkan dukungan dari pemerintah pusat. Karena itu, sejumlah kebutuhan infrastruktur terus diajukan melalui instansi yang memiliki kewenangan.
Salah satunya adalah penanganan Jalan Nasional Penajam–Kademan. Pemkab PPU mengusulkan perbaikan ruas jalan yang berada pada Km 5 hingga Km 10.
Berdasarkan usulan tersebut, kondisi jalan di kawasan itu mengalami kerusakan dengan banyak ditemukan lubang serta penurunan kualitas lapisan aspal.
Kerusakan tersebut tidak hanya mengurangi kenyamanan berkendara, tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan, terutama ketika kondisi jalan basah akibat hujan maupun saat malam hari.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab PPU mengusulkan dilakukan overlay atau pelapisan kembali aspal pada ruas Jalan Nasional Penajam–Kademan.
Selain perbaikan permukaan jalan, pemerintah daerah juga mengusulkan penambahan atau pelebaran box culvert di depan Perumahan BTN Km 4 Penajam.
Usulan pembangunan tersebut berkaitan dengan persoalan genangan yang terjadi di kawasan tersebut ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Box culvert yang tersedia saat ini dinilai belum cukup menampung aliran air dari kawasan perumahan.
Pemkab PPU berharap usulan perbaikan jalan dan penanganan drainase tersebut dapat menjadi perhatian BBPJN Kalimantan Timur dan segera mendapatkan tindak lanjut.
Muhajir menegaskan pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur di PPU.
Langkah tersebut dilakukan agar kebutuhan pembangunan tetap dapat berjalan di tengah keterbatasan kemampuan APBD daerah.(Adv)
