TANJUNG SELOR – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan menyatakan memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Hasil yang membanggakan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2023 ini merupakan yang kelima kalinya diterima Pemkab Bulungan secara berturut-turut sejak tahun 2019.
Bupati Bulungan, Syarwani didampingi Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bulungan, Risdianto dan Ketua DPRD Bulungan, Kilat menerima langsung penyerahan opini WTP itu dari Kepala BPK RI Perwakilan Kaltara yang diwakili Kepala Sub Auditorat, Nursiska Ria di Auditorium BPK RI Perwakilan Kaltara di Tarakan pada Rabu (29/5/2024) lalu.
Bupati Syarwani mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Kaltara, utamanya berkaitan dengan segala masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan yang dilakukan selama proses pemeriksaan di lapangan. “Ini mulai dari pemeriksaan substantif maupun interim,” ujar Bupati usai menerima penyerahan opini WTP tersebut.
Selain itu, Politisi Partai Golkar tersebut juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran pemerintah daerah yang telah melakukan pengelolaan keuangan dengan baik dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku
DAPAT APRESIASI
“Selamat kepada Pemkab Bulungan atas raihan WTP yang ke 5 kalinya,” ujar H Hamka kepada media ini, Minggu (1/6/2024.)
Kendati demikian Hamka juga mengingatkan, dengan raihan itu jangan berpuas diri. Akan tetapi masih banyak lagi yang sangat perlu dievaluasi, agar pengelolaan sistem yang ada lebih baik lagi. “Harapan saya teruslah meningkatkan kinerja, supaya tercapai apa yang kita cita-citakan untuk kesejahteraan kabupaten Bulungan secara menyeluruh,” ucap Hamka.
Dalam kesempatan tersebut Hamka juga meminta kepada pemerintah untuk terus memperhatikan sektor pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti pembangunan dan peningkatan jalan, membuka aksesibilitas dari desa menuju ibukota kecamatan. “Yang tidak kalah penting adalah perhatian terhadap kebutuhan dasar masyarakat, seperti penerangan listrik, air bersih, pelayanan kesehatan dan pendidikan,” pungkas Hamka.(jk/*)
