PONTIANAK – Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Kalimantan Barat tahun ini diwarnai dengan semangat kolaborasi antara buruh, pengusaha, dan pemerintah daerah.
Hal ini ditegaskan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, saat memberikan pernyataan kepada media, di Kantor Disnakertrans Provinsi Kalbar, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalbar, Kamis (1/5/2025).
“May Day is Kolaborasi Day. Pemerintah, buruh, dan pengusaha harus terus bekerja sama untuk memperjuangkan hak-hak buruh dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ungkap Harisson.
Menurut Harisson, saat ini pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat berada di angka 4,9 persen, masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,2 persen. Ia menargetkan agar ke depan pertumbuhan ekonomi Kalbar dapat mencapai 7,9 persen, untuk menarik investasi lebih besar dari luar daerah.
“Untuk mencapai target tersebut, peran buruh dan pengusaha sangat penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat. Pemerintah akan terus memfasilitasi dan mempermudah investasi di Kalimantan Barat, sambil tetap memperhatikan kesejahteraan buruh,” tegasnya.
Harisson juga menanggapi isu pengawasan tenaga kerja yang menjadi perhatian serikat pekerja. Ia menjelaskan bahwa meskipun Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawasan Tenaga Kerja telah dilebur akibat perampingan struktur, fungsi pengawasan tetap berjalan melalui salah satu bidang di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
“Pengawasan tetap dilakukan. Tidak ada yang dihilangkan, hanya bergeser struktur kelembagaannya,” ujar Harisson.
Dalam peringatan May Day kali ini, juga muncul tuntutan dari serikat pekerja agar Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketenagakerjaan diperbaharui. Harisson menyatakan pihaknya siap menampung masukan dari serikat pekerja untuk melakukan revisi Perda tersebut.
“Akan kita kaji ulang poin-poin apa yang perlu diperbaiki berdasarkan masukan dari serikat pekerja dan buruh. Ini komitmen kita bersama,” tutup Harisson.
Sementara itu, awak media mencoba konfirmasi kepada Kadisnakertrans Kalbar, Hermanus yang ditemui di lokasi acara, terkait temuan lembaga Teraju Indonesia yang menyampaikan ada 1000 buruh di 6 perusahaan sawit di Kalbar bermasalah kontrak kerja.
Meski sempat beberapa kali dilakukan upaya konfirmasi lewat WhatsApp, hingga akhirnya ditemui di lokasi kegiatan, Hermanus memilih bungkam dan meninggalkan awak media.(*)
