SAMARINDA – Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kota Samarinda, Sugaswati, mengeluhkan sulitnya memperoleh solar subsidi di SPBU Jalan PM Noor, Samarinda. Padahal, kendaraan Mitsubishi L300 miliknya kerap digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.
Sugaswati mengatakan kendaraan berbahan bakar solar tersebut biasa dipakai untuk mengantar warga terlantar ke rumah sakit, rumah singgah, maupun panti sosial. Namun, sejak April 2026 ia mengaku beberapa kali gagal mendapatkan solar subsidi karena kuota yang tersedia selalu habis.
“Mobil ini saya gunakan untuk kegiatan sosial. Kalau ada warga terlantar yang perlu dibawa ke rumah sakit atau panti sosial, biasanya menggunakan kendaraan ini. Tetapi sejak April saya beberapa kali mencoba membeli solar subsidi dan selalu kehabisan,” ujarnya, Kamis (18/6/2026).
Menurut Sugaswati, pada Kamis pagi sekitar pukul 06.00 Wita dirinya kembali mendatangi SPBU setelah melihat adanya informasi mengenai distribusi solar subsidi. Saat tiba di lokasi, kondisi SPBU disebut tidak terlalu ramai.
Ia kemudian menanyakan mekanisme antrean kepada petugas. Namun, petugas menyampaikan bahwa kuota solar subsidi telah habis dan pelayanan ditutup.
“Saya sempat bertanya jam berapa sebenarnya antrean dibuka. Petugas menjawab kalau ingin mendapatkan kuota harus datang sejak pukul 05.00 Wita karena pukul 06.00 Wita sudah penuh,” katanya.
Jawaban tersebut membuatnya heran. Sebab, saat berada di lokasi sekitar pukul 06.00 Wita, ia masih melihat sejumlah warga datang dan kemudian pulang tanpa memperoleh kuota.
Selain itu, Sugaswati mempertanyakan informasi yang diterimanya terkait adanya warga yang tidak memiliki kendaraan berbahan bakar solar tetapi tetap dapat memperoleh kupon menggunakan KTP.
“Yang saya pertanyakan, mengapa orang yang tidak memiliki kendaraan solar bisa mendapatkan solar subsidi, sementara saya yang memiliki kendaraan dan menggunakannya untuk kegiatan sosial justru tidak bisa mendapatkannya. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kejelasan aturan dan penerapannya di lapangan,” ujarnya.
Ia juga mengaku sempat dihubungi seseorang yang disebut sebagai pengawas SPBU setelah kembali ke rumah. Dalam percakapan tersebut, dirinya ditawari untuk datang mengisi solar meski tidak memiliki kartu khusus. Namun, tawaran itu ditolaknya karena khawatir tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
SPBU Terapkan Sistem Kupon
Menanggapi keluhan tersebut, Pengawas SPBU PM Noor, Agus Wahyudi, menjelaskan bahwa sistem kupon diterapkan untuk mengendalikan antrean kendaraan yang sebelumnya kerap memanjang hingga ke badan jalan.
Menurutnya, setiap kupon dilengkapi jadwal pengisian yang disesuaikan dengan barcode kendaraan sehingga distribusi solar subsidi dapat berlangsung lebih tertib.
“Kupon dibuat untuk mengantisipasi antrean panjang sampai ke jalan. Di kupon ada tanggal dan jam pengisian yang disesuaikan dengan barcode kendaraan,” kata Agus.
Terkait dugaan adanya praktik percaloan atau penggunaan jasa pihak lain untuk mengambil kupon, Agus mengaku tidak mengetahui secara pasti. Namun, ia menjelaskan bahwa yang sering terjadi adalah pemilik kendaraan meminta bantuan anggota keluarga atau kerabat untuk mengambil kupon menggunakan identitas dan barcode kendaraan yang bersangkutan.
“Kalau soal makelar saya kurang tahu. Biasanya pemilik kendaraan yang tidak sempat antre meminta bantuan saudara atau tetangga untuk mengambil kupon menggunakan KTP dan barcode miliknya,” ujarnya.
Menurut Agus, mekanisme tersebut masih diperbolehkan selama data kendaraan yang digunakan sesuai dan hanya memperoleh satu kali jatah pengisian.
Ia menambahkan, kupon pengisian solar subsidi diprioritaskan bagi warga sekitar SPBU. Saat ini tercatat hampir 1.000 KTP dalam sistem antrean dan sekitar 90 persen di antaranya merupakan warga setempat.
“Kurang lebih hampir seribu KTP yang terdata. Mayoritas warga sekitar. Kalau ada yang datang membawa barcode dan dokumen yang sesuai, tetap kami layani,” katanya.
Agus juga menegaskan bahwa pembagian kupon pada hari itu ditutup sekitar pukul 07.30 Wita karena jumlah pendaftar telah melebihi kapasitas yang tersedia.
“Kalau tidak menggunakan sistem kupon, antrean bisa semakin panjang. Hari itu kuota ditutup sekitar pukul 07.30 Wita karena jumlah pendaftar sudah lebih dari seribu orang,” ujarnya.
Meski demikian, keluhan warga terkait akses terhadap solar subsidi menjadi perhatian tersendiri. Masyarakat berharap mekanisme distribusi yang diterapkan dapat berjalan lebih transparan dan tepat sasaran sehingga solar subsidi benar-benar diterima oleh pihak yang berhak dan membutuhkan.*
