PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai memperkuat dukungan anggaran untuk menghadapi dampak El Niño yang memicu kondisi kemarau dan meningkatkan ancaman bencana di daerah.
Melalui Belanja Tidak Terduga (BTT), Pemkab PPU mencairkan sekitar Rp107 juta untuk mendukung kebutuhan operasional tim penanganan yang dikoordinasikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, mengatakan pencairan BTT dilakukan karena anggaran operasional reguler BPBD sudah tidak mencukupi untuk mendukung kegiatan penanganan di lapangan.
“Karena memang untuk bantuan atau belanja operasional yang ada di belanja regulernya BPBD ini sudah tidak mencukupi lagi. Oleh karenanya, karena ini sifatnya darurat, maka sudah ada penetapan SK oleh Bupati,” kata Muhajir, Jumat (28/8/2026).
Menurutnya, anggaran tersebut digunakan terutama untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum personel serta BBM kendaraan operasional selama tim melakukan penanganan di lapangan.
Tim yang bergerak tidak hanya berasal dari BPBD. Sejumlah unsur lain turut terlibat, termasuk Dinas Perkim, Polres, Kodim, Dinas Pertanian dan perangkat daerah lainnya.
Namun, seluruh dukungan anggaran dipusatkan melalui BPBD karena instansi tersebut menjadi koordinator tim.
“Semua terhimpun di BPBD yang jadi koordinatornya. Jadi dinas-dinas lain itu silakan numpuknya di situ saja, yang koordinir sana,” jelas Muhajir.
Pemusatan anggaran tersebut dilakukan agar kebutuhan operasional tim tidak tersebar di berbagai perangkat daerah. Dengan demikian, jumlah personel, kendaraan, kebutuhan BBM dan konsumsi dapat dihitung serta diverifikasi secara terpusat.
Muhajir menegaskan, pencairan BTT tidak serta-merta mengikuti seluruh usulan yang disampaikan BPBD. BKAD melakukan verifikasi berdasarkan tingkat kebutuhan dan kondisi di lapangan.
“Kita lihat urgensinya. Berapa kebutuhan personel yang turun, jumlah makannya kita hitung. Kita lakukan verifikasi jumlah kendaraan, kebutuhan BBM per hari sekali turun, dan sebagainya. Ketemulah angka segitu,” ujarnya.
Ia menyebut anggaran sekitar Rp107 juta tersebut merupakan dukungan tahap awal. Apabila kondisi darurat masih berlangsung dan anggaran kembali diperlukan, BPBD dapat mengajukan tambahan melalui mekanisme yang berlaku.
Namun, usulan tambahan tetap akan melalui proses verifikasi sebelum disetujui.
“Ketika nanti dananya habis, mereka bisa mengajukan. Kita lakukan verifikasi kembali terkait dengan kebutuhan,” katanya.
Selain makan dan minum serta BBM, dukungan juga dapat digunakan untuk kebutuhan operasional peralatan di lapangan. Sementara perlengkapan alat pelindung diri (APD) disebut telah tersedia melalui belanja reguler BPBD sebelumnya.
Muhajir berharap kondisi darurat akibat kemarau dan El Niño tidak berlangsung berkepanjangan. Sebab, jika kebutuhan operasional kembali meningkat, pemerintah daerah harus melakukan evaluasi dan proses penganggaran tambahan sesuai ketentuan.
“Kalau tidak habis, BTT harus dikembalikan ke Kasda,” pungkasnya.
Langkah Pemkab PPU tersebut sejalan dengan kesiapsiagaan daerah menghadapi dampak El Niño. BPBD sebelumnya juga telah menyiapkan personel dan peralatan untuk menghadapi potensi karhutla, kekeringan, serta krisis air bersih di tengah kemarau.(Adv)
