PONTIANAK – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat menggelar Rapat Koordinasi BPBD kabupaten dan kota, guna menyamakan langkah dalam menghadapi ancaman bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang saat ini melanda sejumlah daerah.
Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Kalbar, Daniel, mengatakan rapat tersebut bertujuan menginventarisasi berbagai persoalan penanggulangan bencana di seluruh kabupaten dan kota agar dapat dicarikan solusi bersama.
“Tujuan rapat ini untuk menginventarisasi seluruh persoalan penanganan bencana di kabupaten dan kota, kemudian menyamakan frekuensi dan gerakan antara BPBD kabupaten, kota, dan provinsi agar penanganan bencana berjalan lebih efektif,” ujarnya, saat diwawancarai di kantornya, Jalan Adisucipto, Pontianak, Kalbar, Rabu (5/8/2026).
Selain itu, BPBD juga mendorong seluruh daerah memperkuat sinergi dengan instansi terkait serta para pemangku kepentingan agar penanggulangan bencana dilakukan secara terpadu.
Menurut Daniel, fokus utama saat ini adalah penanganan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.
Terkait peristiwa karhutla di Desa Sungai Pelang, Kabupaten Ketapang, yang menewaskan seorang warga, Daniel menyampaikan belasungkawa atas kejadian tersebut. Ia menjelaskan korban merupakan warga sipil, bukan petugas pemadam kebakaran.
“Korban diduga melintasi kawasan yang dipenuhi asap tebal, kemudian kehilangan kendali akibat sesak napas hingga terjatuh. Di sekitar lokasi terdapat kobaran api sehingga korban meninggal dunia. Ini bukan petugas, tetapi warga,” jelasnya.
BPBD Kalbar hingga kini masih menunggu laporan lengkap dari BPBD Kabupaten Ketapang mengenai kronologi dan identitas korban secara rinci.
Daniel mengungkapkan berdasarkan prakiraan cuaca, potensi terjadinya karhutla di Kalimantan Barat masih cukup tinggi hingga akhir pekan.
“Mulai hari ini sampai Sabtu nanti hampir seluruh kabupaten dan kota masih berpotensi terjadi karhutla, sehingga seluruh personel tetap disiagakan,” katanya.
Untuk mempercepat penanganan, BPBD Kalbar bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengoptimalkan penggunaan helikopter water bombing.
Menurut Daniel, saat ini tersedia tiga unit helikopter water bombing yang akan dioperasikan secara fleksibel sesuai kondisi di lapangan.
“Hari ini heli water bombing sudah diarahkan membantu operasi pemadaman di Sungai Pelang, Ketapang. Penempatan armada dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Ia menjelaskan apabila kebakaran dinilai masif, akses darat sulit, dan sumber air terbatas, maka seluruh armada helikopter dapat dikerahkan secara bersamaan untuk mempercepat pemadaman.
BPBD Kalbar juga tengah mengusulkan kepada BNPB agar satu unit helikopter water bombing ditempatkan secara permanen di Kabupaten Ketapang selama masa darurat karhutla.
Menurut Daniel, langkah tersebut diperlukan mengingat jarak tempuh dari Pontianak menuju Ketapang cukup jauh sehingga dapat memperlambat waktu respons saat terjadi kebakaran.
“Kalau nanti disetujui BNPB, heli akan berbasis di Ketapang sehingga respons penanganan bisa jauh lebih cepat dibanding harus berangkat dari Pontianak,” katanya.
Ia berharap proses penempatan helikopter tersebut dapat segera direalisasikan dalam waktu dekat sehingga operasi pemadaman karhutla di wilayah selatan Kalimantan Barat dapat berlangsung lebih efektif.
