PENAJAM – Persoalan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten PPU.
Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, mengatakan pemerintah daerah terus memantau kondisi di lapangan, terutama antrean kendaraan yang terjadi akibat keterbatasan pasokan BBM.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, khususnya para pengemudi yang membutuhkan BBM untuk bekerja.
“Kita melihat langsung kondisi di lapangan. Antrean ini harus segera dicarikan solusi, jangan sampai masyarakat harus menunggu terlalu lama hanya untuk mendapatkan BBM,” kata Abdul Waris Muin, Jumat (28/8/2026).
Ia mengatakan, pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan ketersediaan BBM di PPU dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Abdul Waris juga menyoroti kondisi antrean yang terkadang meluber hingga ke badan jalan. Posisi SPBU yang berada di jalur menurun membuat barisan kendaraan berpotensi mengganggu arus lalu lintas.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut ketersediaan BBM, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
“Kita tidak ingin antrean kendaraan justru mengganggu lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan. Karena itu, pasokan dan pengaturan antrean sama-sama harus diperhatikan,” ujarnya.
Sebelumnya, Bupati PPU Mudyat Noor menyebut alokasi Pertalite daerah saat ini sekitar 9.397 kiloliter atau 9,397 juta liter per tahun.
Secara hitungan regulator, angka tersebut dinilai cukup. Namun, pemerintah daerah menilai kalkulasi tersebut belum sepenuhnya menggambarkan beban riil PPU karena tingginya kendaraan dari luar daerah yang ikut mengisi BBM di wilayah tersebut.
Persoalan tersebut semakin relevan di tengah kenaikan konsumsi Pertalite secara nasional. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat konsumsi Pertalite pada Juli 2026 meningkat 12,92 persen.
Pemerintah menyebut sekitar 80 persen konsumsi BBM nasional masih didominasi BBM bersubsidi.
Ia berharap persoalan tersebut dapat segera ditangani sehingga masyarakat tidak lagi menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU untuk mendapatkan BBM.
“Harapan kita tentu pasokan bisa lebih lancar dan masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik. Ini kebutuhan dasar masyarakat yang harus kita pastikan,” pungkasnya. (Adv)
