SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai mengubah pendekatan penanganan stunting dengan menitikberatkan intervensi pada lokasi prioritas (lokus). Strategi ini dinilai lebih realistis untuk mempercepat penurunan angka stunting di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Berdasarkan data per Januari 2026, jumlah balita stunting di Kaltim masih mencapai 20.041 anak. Kondisi tersebut mendorong perlunya langkah yang lebih terarah agar target prevalensi 17,2 persen pada 2027 dapat tercapai secara optimal.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappeda Kaltim, Berlin Friniko Sihaloho, menegaskan bahwa pendekatan ke depan tidak lagi dilakukan secara merata di seluruh wilayah, melainkan difokuskan pada daerah dengan tingkat kasus tertinggi.
“Strateginya kita fokus. Dengan dana terbatas, kita tidak lagi menyasar semua wilayah, tetapi memilih lokus prioritas agar hasilnya lebih maksimal,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).
Ia menjelaskan, penentuan lokus mempertimbangkan sejumlah indikator, mulai dari tingkat prevalensi stunting, kesiapan pelaksanaan intervensi, hingga dukungan sumber daya di masing-masing daerah.
“Kita melihat wilayah mana yang kasusnya tinggi dan memungkinkan dilakukan percepatan intervensi. Dengan begitu, dampaknya bisa lebih cepat dirasakan,” jelasnya.
Selain fokus wilayah, strategi ini juga mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia di lapangan, termasuk tenaga pendamping dan pelaksana program di tingkat daerah. Peran mereka dinilai penting dalam memastikan intervensi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Berlin menambahkan, penanganan stunting tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan harus terintegrasi dengan berbagai program pembangunan manusia lainnya.
“Intervensi harus terhubung dengan layanan kesehatan, pendidikan, sanitasi, hingga perlindungan sosial, karena faktor stunting sangat kompleks,” tambahnya.
Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam perencanaan, Bappeda Kaltim juga menekankan pentingnya sinkronisasi program lintas OPD agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
Melalui strategi berbasis lokus yang lebih terukur dan kolaboratif, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur optimistis percepatan penurunan stunting dapat berjalan lebih efektif sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.
