BONTANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang menggelar Rapat Paripurna ke-18 masa sidang III Tahun 2024, dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan Antara Wali Kota Bontang dan DPRD Bontang atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Senin (12/8/2024).
Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam menyampaikan bahwa KUA APBD merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun.
Sedangkan (PPAS) merupakan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
“KUA dan PPAS tersebut disusun dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah,” ujarnya.
Wali Kota Bontang, Basri Rase mengatakan bahwa rancangan KUA dan PPAS 2025 akan memperhatikan kinerja pelayanan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya serta berbagai permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan tahun 2024.
Ia pun mengungkapkan rasa terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Bontang, khususnya kepada Badan Anggaran DPRD Kota Bontang, yang telah bekerja keras mencurahkan pikiran dan tenaganya, dalam Pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2025.
“Alhamdulillah sudah menerima dan menyepakati Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Kota Bontang Tahun Anggaran 2025,” imbuhnya.
Akhirnya, Wali Kota Bontang dan Ketua DPRD Kota Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025, yang telah disepakati akan dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.(Adv/Dprdbontang/do)
