PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak menerima kunjungan Kedeputian I Kantor Staf Presiden (KSP) dalam rangka verifikasi lapangan Program Prioritas terkait perlindungan WNI, penguatan ideologi Pancasila, serta penguatan demokrasi di daerah, Jumat (28/11/2025).
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang VIP Kantor Wali Kota Pontianak, lima anggota tim KSP melakukan pendalaman terhadap sejumlah isu strategis, terutama Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan masalah pekerja migran.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan bahwa Pontianak merupakan salah satu kota transit utama bagi mobilitas warga menuju atau pulang dari negara tetangga, khususnya Malaysia, karena memiliki pelabuhan sungai dan pelabuhan udara. Kondisi ini, menurutnya, berdampak pada tingginya kasus pekerja migran bermasalah.
“Ada yang melarikan diri, ada yang dipulangkan secara paksa lewat jalur darat. Banyak yang akhirnya terlantar di sini. Sebagian mengalami gangguan kesehatan bahkan gangguan kejiwaan karena menjadi korban kekerasan di negara tetangga,” jelasnya.
Edi menambahkan, arus mobilitas dan tingginya jumlah pengurusan paspor membuka peluang penyalahgunaan data kependudukan. Kondisi pekerja migran yang kehabisan biaya atau dideportasi juga berpotensi memicu tindakan kriminal.
“Ketika mereka dideportasi atau tidak punya biaya, potensi kriminal seperti pencurian bisa saja muncul. Ini perlu kita antisipasi secara serius,” tegasnya.
Untuk mencegah TPPO yang menyasar perempuan, anak, dan kelompok rentan, Pemkot Pontianak telah membentuk Satgas TPPO yang bekerja sama dengan BP3MI dan berbagai komunitas masyarakat. Pemantauan dilakukan hingga ke tingkat lingkungan, termasuk aktivitas agen perekrutan informal.
“Pencegahan harus dilakukan dari hulu, mulai dari edukasi masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja ilegal,” ujarnya.
Selain soal pekerja migran, KSP juga meninjau langkah Pemkot Pontianak dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui kerja sama dengan negara sahabat. Pemkot berencana memperluas penguasaan bahasa asing, seperti Mandarin, Arab, dan Inggris, untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja.
Pada aspek ideologi, Pemkot melaporkan penguatan pendidikan Pancasila di sekolah-sekolah. Materi penghayatan dan penerapan nilai Pancasila telah masuk dalam kurikulum SD dan SMP.
“Kita khawatir anak-anak dimanfaatkan untuk tindakan intoleran atau kekerasan. Secara psikologis mereka masih labil dan mudah dipengaruhi,” tutupnya.(*)
