SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Berau kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi WTP kesembilan secara berturut-turut, yang diterima Berau dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur, Muhammad Suharyanto kepada Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, di Auditorium Nusantara BPK RI Kaltim, Senin 25 Mei 2026.
Bupati hadir didampingi Ketua DPRD Berau, Asisten III Setda Berau, Maulidiyah, Inspektur Riza Fahmi, dan Kepala BPKAD, Sapransyah.
Sri Juniarsih menyampaikan terima kasih, atas penilaian dan pendampingan BPK RI selama proses pemeriksaan. Ia menyebut raihan tahun ini lebih membanggakan, karena rekomendasi yang diberikan kepada Berau berkurang dibanding tahun sebelumnya.
“Capaian ini merupakan hasil kerja sama, kolaborasi, dan kerja keras seluruh perangkat daerah di Kabupaten Berau,” ujarnya.
Menurutnya, opini WTP bukan tujuan akhir. Capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Sementara itu, dalam sambutannya, Muhammad Suharyanto menjelaskan opini WTP diberikan berdasarkan empat kriteria: kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.
Ia juga mengapresiasi kerja sama seluruh pemerintah daerah selama pemeriksaan. Meski seluruh kabupaten dan kota di Kaltim mendapat opini WTP untuk TA 2025, BPK mencatat 204 temuan dan 591 rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti.
BPK menekankan, pentingnya tindak lanjut agar temuan tidak berulang dan tidak memengaruhi kualitas laporan keuangan di masa mendatang.
Penyerahan LHP kepada 10 kabupaten dan 3 kota di Kaltim, diawali dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima. (adv)
