SAMARINDA – Arah pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dirasa belum memiliki perencanaan yang matang, baik jangka menengah maupun jangka panjang, sehingga perlu adanya rumusan pemikiran dan masukan yang nantinya akan disampaikan kepada siapapun yang memimpin Kalimantan Timur. Periode 2024-2029.
Melihat kondisi ini Pengurus Wilayah Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur (KBBKT) berkolaborasi dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Samarinda akan menggelar desain peta pembangunan Kaltim melalui Dialog Publik dengan tema “Mau dibawa ke mana Arah Pembangunan Kaltim 2025-2030”.
Ketua Pengurus Wilayah KBBKT Irianto Lambrie menyampaikan, dialog dan gelar desain arah pembangunan yang akan digelar diharapkan menjadi sebuah konsep yang dapat menjadi masukan berharga dan positif bagi pelaksanaan pembangunan.
“Upaya kita memberikan yang terbaik untuk masa depan Kalimantan Timur khususnya untuk mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata di Kalimantan Timur. Karena kalau kita ingin merencanakan masa depan, kita harus memahami betul kondisi eksistensi kita,” kata Irianto Lambrie di kediamannya di Samarinda, Sabtu, (17/08/2024).
Dijelaskan mantan Gubernur Kalimantan Utara ini, Dialog Publik ini akan digelar pada Senin, 19 Agustus 2024 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda mulai pukul 09.00 Wita hingga selesai, dengan mengundang berbagai pihak, termasuk para pakar, pengurus paguyuban, mahasiswa, hingga praktisi agar bisa memberikan masukan untuk kemajuan Kaltim.
Irianto Lambrie yang memulai karirnya dari staf di Bappeda Kaltim, dan pernah menjabat Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009-2013 ini, semua masukan dari berbagai pihak hasil dialog mendatang akan dikaji, dirumuskan, dan rekomendasi solusi untuk dijadikan bahan kebijakan bagi siapapun yang akan menjadi Gubernur Kaltim periode 2024-2029.
“Dialog mendatang merupakan kegiatan mandiri, tidak ada unsur politik, tidak ada dukungan finansial dari para bakal calon gubernur/Bupati/walikota yang akan berkontestasi, sehingga rumusan dan rekomendasi yang dihasilkan dalam kegiatan mendatang akan kami serahkan kepada pasangan manapun yang lolos menjadi gubernur, karena kami sebagai warga Kaltim, tentu memiliki kepedulian terhadap kemajuan Kaltim,” tambahnya.
Irianto yang pernah duduk sebagai Gubernur Kalimantan Utara dua periode, yakni periode pertama sebagai penjabat pada 2013-2015, periode kedua definitif pada 2016–2021 tersebut melanjutkan, sejumlah pihak yang menjadi narasumber dalam dialog mendatang antara lain dirinya, Ketua ISEI Samarinda Korwil Kaltim Adji Sofyan Effendi, dan Bernaulus Saragih selaku Akademisi Unmul Samarinda.
Sedangkan sejumlah pihak yang diundang dan terlibat dalam dialog antara lain sejumlah rektor baik negeri maupun swasta, badan eksekutif mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, organisasi kemasyarakatan, sejumlah paguyuban yang menjadi pilar Kaltim.
Pihaknya juga mengundang Alimuddin, Deputi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), karena pembangunan di IKN pasti beririsan dan berdampak dengan daerah mitra khususnya dan daerah penyangga umumnya, terutama di Kaltim.
Dalam dialog mendatang, lanjut ia, hal yang diangkat adalah kondisi riil Kaltim selama beberapa tahun terakhir dan kondisi terkini, kemudian dibuktikan dengan fakta dan data, termasuk bukti empiris, dari sini kemudian dirumuskan untuk rekomendasi kebijakan untuk masa depan, terutama dalam lima tahun mendatang.
Sementara itu Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Samarinda Korwil Kaltim Adji Sofyan Effendi yang juga ekonom mengatakan, dialog publik ini digelar karena pihaknya ingin memberi masukan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025-2030, terutama dari sisi pembangunan ekonomi.
Ada tiga persoalan besar yang dihadapi Kalimantan Timur di bidang ekonomi. “Satu terkait dengan disparitas ekonomi maupun kesenjangan sosial, sehingga hal ini harus dirumuskan agar ketimpangan tidak berlanjut.” jelasnya.
Dijelaskannya, APBD Kaltim 2024 saja senilai Rp22,19 triliun. Dengan nilai sebesar ini, jika dibedah sampai kondisi riil di masyarakat seperti angka kemiskinan ekstrem Kaltim saat ini masih 6,11 persen, kemudian jumlah pengangguran yang relatif tinggi dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,75 persen.
“Walaupun kondisi ini tidak dalam kondisi yang terlalu mengkhawatirkan, yakni tingkat kemiskinan tidak sampai dua digit, TPT juga di bawah dua digit, namun kita tentu ingin konsep pembangunan yang jelas dan terukur agar disparitas ini bisa kita turunkan,” ujar Adji.
Kemudian kedua, lanjut Adji yang terkait dengan dampak ekonomi Kalimantan Timur adanya IKN, dari sisi analisa SWOT Kalimantan Timur pada posisi kwadran mana, apakah masuk kwadran satu, dua, tiga atau empat sehingga tahu resepnya untuk bisa terlepas dari dampak buruknya.
Secara sederhana, analisis SWOT adalah metode strategi perencanaan dengan mengukur 4 komponen penting, berupa Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat,
Andalan APBD Kalimantan Timur masih mengandalkan dana transfer bagi hasil dari sumber daya alam, ini yang mendominasi selama dua puluh tahun lalu hingga saat ini.
“Nah issue tentang industrialisasi sudah disampaikan sejak dua puluh tahun lalu, tapi sampai hari ini belum ada realisasinya. Karena jika kita berbicara dari sisi pebisnis baik tambang, perkebunan lebih suka kondisi sekarang ini, karena tidak ada kewajiban untuk hilirisasi karena profit tinggi cost murah, Kewajiban hilirisasi kebijakannya ada di pusat, ini yang harus didorong,” pungkas Adji.(mn)
