SAMARINDA – Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada hari pertama di Kalimantan Timur masih terdapat gangguan sistem yang menyebabkan proses pendaftaran di sejumlah sekolah mengalami kendala.
Berdasarkan pantauan Jurnalborneo, salah satu sekolah menengah atas di Samarinda mengakui akses pendaftaran dan proses penginputan data sempat berjalan lambat akibat tingginya jumlah pengguna yang mengakses sistem secara bersamaan.
Pihak sekolah menyebut kondisi tersebut sebenarnya kerap terjadi pada awal pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, gangguan serupa juga terjadi pada hari pertama dan umumnya berangsur normal setelah beban akses mulai berkurang.
Meski demikian, sekolah tetap memberikan pendampingan kepada calon peserta didik dan orang tua agar proses pendaftaran tetap berjalan.Untuk itu, pihak sekolah menghimbau calon peserta didik yang mengalami kendala agar tetap tenang karena permasalahan tersebut masih dapat diatasi.
Menanggapi hal itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur memastikan gangguan sistem tersebut segera ditangani.
PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Armin, mengatakan tingginya jumlah pendaftar menyebabkan sistem mengalami penurunan performa sehingga proses pendaftaran sempat terganggu.
“Tim teknis saat ini masih bekerja untuk mengatasi kendala tersebut agar layanan pendaftaran kembali berjalan normal,” ujar Armin di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (22/6/2026).
Ia mengaku telah menerima laporan terkait kondisi tersebut sejak pagi dan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan di lapangan.
“Pemerintah akan menyiapkan alternatif apabila gangguan sistem masih terjadi dan menghambat proses pendaftaran masyarakat,” tambahnya.
Menurutnya, pelayanan kepada calon peserta didik tetap menjadi prioritas sehingga masyarakat tidak dirugikan akibat kendala teknis yang terjadi.
Dinas Pendidikan Kaltim juga akan melakukan evaluasi langsung terhadap pelaksanaan hari pertama SPMB untuk memastikan seluruh tahapan berjalan lancar.
“Kami akan melihat langsung di lapangan. Kalau memang belum teratasi tentu harus ada alternatif agar masyarakat tetap bisa dilayani,” pungkasnya.
