SAMARINDA – Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Timur, Jajang Hermawan, memastikan inflasi Kalimantan Timur masih berada dalam rentang target nasional, meskipun terdapat sejumlah komoditas yang memberikan tekanan harga pada awal 2026.
Menurut Jajang, secara tahunan inflasi Kaltim hingga Januari 2026 masih terjaga dalam kisaran sasaran nasional. Namun, terdapat kenaikan inflasi pada awal tahun yang dipicu oleh kelompok administered prices atau harga yang diatur pemerintah.
“Pada Januari 2026, tarif listrik menjadi kontributor utama inflasi tahunan. Selain itu, beberapa komoditas pangan juga turut memberikan tekanan,” ujarnya Jumat (27/2/2026).
Selain tarif listrik, komoditas seperti beras, ikan layang, dan emas perhiasan tercatat memberikan andil terhadap inflasi. Tekanan pada beras dipengaruhi faktor distribusi dan pasokan, sementara ikan layang terdampak kondisi cuaca yang memengaruhi hasil tangkapan nelayan. Untuk emas perhiasan, kenaikan harga mengikuti pergerakan harga emas global.
Di sisi lain, Jajang menjelaskan terdapat sejumlah komoditas yang justru membantu menahan laju inflasi. Komoditas seperti bawang merah, telur ayam ras, dan beberapa komoditas hortikultura mengalami peningkatan pasokan sehingga harga relatif lebih stabil.
Untuk keseluruhan 2026, BI Kaltim memproyeksikan inflasi tetap berada dalam sasaran nasional dengan dukungan penguatan upaya pengendalian oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
“Dengan sinergi yang terus diperkuat antara BI dan pemerintah daerah, kami optimistis inflasi 2026 tetap berada dalam target,” tegas Jajang.
Meski demikian, ia mengingatkan sejumlah risiko yang perlu diantisipasi. Dari sisi global, ketidakpastian ekonomi dan volatilitas harga komoditas internasional berpotensi memengaruhi harga barang impor dan energi. Dari sisi domestik, risiko cuaca ekstrem, gangguan distribusi, serta potensi penyesuaian harga komoditas tertentu juga menjadi perhatian.
BI bersama TPID terus melakukan langkah-langkah strategis seperti pemantauan harga secara rutin, penguatan kerja sama antar daerah (KAD), operasi pasar, serta optimalisasi distribusi untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga.
“Pengendalian inflasi tidak hanya bergantung pada kebijakan moneter, tetapi juga sinergi lintas sektor, terutama dalam menjaga pasokan pangan dan kelancaran distribusi,” jelasnya.
Dengan koordinasi yang kuat dan respons kebijakan yang tepat, BI Kaltim meyakini stabilitas harga di Kalimantan Timur dapat terus terjaga sehingga mendukung daya beli masyarakat dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.*
