TANJUNG SELOR – Senyum lebar tampak dari sekitar 270 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terdiri dari guru, tenaga kesehatan dan juga tenaga teknis di lingkup Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
Pasalnya pada pagi Jumat, 22 Maret 2024 telah dilakukan pengambilan sumpah janji dan penyerahan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) langsung oleh Bupati Bulungan Syarwani bertempat di Ruang Tenguyun Kantor Bupati Kabupaten Bulungan.
Bupati Bulungan Syarwani pada kesempatan tersebut mengucapkan selamat pada guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis yang telah dilantik. “Atas nama pemerintah daerah saya menyampaikan ucapan selamat pada 270 orang tenaga PPPK tahun 2024. Saudara merupakan bagian kecil dari sekian banyak yang beruntung dinyatakan lolos dan diterima menjadi PPPK,” kata Syarwani.
Bupati menerangkan, berdasar keputusan Menpan-RB Nomor nomor 546 tahun 2023 tentang penetapan kebutuhan aparatur sipil negara di lingkup Pemkab Bulungan tahun anggaran 2023.
Dan keputusan Bupati Bulungan Nomor 188.45/495 tahun 2023, tentang penetapan kebutuhan pegawai di lingkungan Pemkab Bulungan. Jumlah formasi yang ditetapkan sebanyak 320 formasi, guru 100 formasi, tenaga kesehatan 142 formasi, tenaga teknis 78 formasi.
Namun yang lulus dan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku dan ditetapkan pengangkatan tahun 2024 sebanyak 270 formasi, dengan jumlah pelamar 1.179 orang.
Dari 270 formasi yang telah ditetapkan pengangkatannya dengan rincian guru sebanyak 100 orang, tenaga kesehatan 114 orang, tenaga teknis 56 orang. “Ada sekitar 909 orang yang tidak berhasil lolos, saudara semua yang dilantik hari ini patut bersyukur,” ucap Syarwani.
Selain itu bupati mengingatkan pada seluruh peserta yang dilantik menjalankan sumpah dan janji yang telah diucapkan dan selalu menjaga nama baik institusi daerah. “Saya mengajak dan mengingatkan pada kita semua jaga nama baik institusi pemerintah Kabupaten Bulungan dan bekerjalah dengan baik dimanapun ditugaskan,” pesannya.
Jangan sampai nantinya, ada kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah (Pemda) tidak sejalan dengan kita ditanggapi dengan ‘radio rusak’ atau mengkritisi tidak pada tempatnya. “Saya harap ketika ada hal-hal yang tidak sesuai sampaikan secara baik dan benar serta berjenjang. Misalkan penempatan di Puskesmas bisa melalui kepala Puskesmas selanjutnya sampai ke dinas dan seterusnya,” jelasnya.
Bupati juga menegaskan pada seluruh peserta yang dilantik, untuk tidak mengajukan mutasi sebelum masa kontrak 5 tahun. Sebagai bentuk komitmen dan kesepakatan bersama pengangkatan PPPK. “Jangan sampai belum ada setahun setelah ini ada yang mengajukan mutasi. Kita semua menjadi saksi komitmen ini, saya minta teman-teman yang menaungi PPPK dapat memonitor dan mengawal ini,” terangnya.
Selain itu, secara khusus bupati berpesan pada guru dan tenaga kesehatan yang dilantik. Yang merupakan garda terdepan pelayanan masyarakat yang wajib dihadirkan oleh Pemda Bulungan untuk bekerja sebaik mungkin. Karena kesehatan dan pendidikan yang kita bangun hari ini menentukan masa depan Kabupaten Bulungan.
“Guru dan tenaga kesehatan adalah garda terdepan untuk memastikan SDM anak-anak Bulungan dalam 5 hingga 10 tahun ke depan. Investasi dalam bidang kesehatan dan pendidikan tidak bisa diukur dalam jangka pendek,” katanya.
Terkait kebutuhan pegawai saat ini, menurutnya masih ada sekitar 1.600 penerimaan kembali formasi PPPK di lingkungan Pemkab Bulungan tahun 2024.
“Walaupun sudah ada keputusan dari kementerian terkait untuk memastikan tahun 2024 ini seluruh tenaga kontrak dan honor harus sudah selesai. Namun semua tentu menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah,” pungkasnya.(jk/*)
