SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, bersama dengan Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, telah menandatangani kesepakatan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Perubahan 2023 pada hari Senin (18/09/23).
Hasanuddin Mas’ud menyampaikan, “Alhamdulillah, semua pihak yang terlibat, termasuk Anggota DPRD Kaltim, telah memberikan persetujuan untuk Raperda APBD Perubahan 2023.“
Ia menjelaskan bahwa proses pengesahan APBD Perubahan 2023 melibatkan kerja keras Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) selama beberapa bulan.
“Nilai kesepakatan yang telah kami capai sesuai dengan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023. Awalnya sebesar 17,20 Triliun, namun telah disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi Kaltim menjadi 25,32 Triliun,” ujar Hasanuddin Mas’ud.
Ia juga mencatat bahwa Tim Banggar DPRD Kaltim melaporkan penambahan sekitar Rp 8,12 triliun dalam Raperda APBD Perubahan 2023 ini.
“Kami berharap penambahan ini akan memiliki dampak positif bagi Kalimantan Timur,” tambah Politisi Golkar tersebut.
Gubernur Isran Noor menyatakan bahwa setelah penandatanganan persetujuan bersama mengenai Raperda APBD Perubahan Kaltim 2023, dokumen tersebut akan diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi dan diproses menjadi peraturan daerah tentang Perubahan APBD Kaltim 2023.
“Saya berharap bahwa dengan adanya peraturan daerah ini, Perubahan APBD Kaltim 2023 dapat mendukung pendanaan proyek pembangunan yang dilaksanakan secara berkelanjutan,” ujar Gubernur.
Ia juga mengekspresikan harapannya terkait kerja sama yang baik antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan DPRD Kaltim yang telah terjalin selama ini, dan mengajak untuk meningkatkan sinergi ini guna menghadapi tantangan dan hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.
“Pemerintah berharap agar sinergi ini terus ditingkatkan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur di masa mendatang,” tambahnya.
