SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyalurkan alokasi belanja transfer (ABT) senilai Rp6,59 triliun kepada para kepala daerah, seperti bupati dan wali kota, di seluruh wilayah Kaltim. Dana ini terbagi atas belanja bagi hasil pajak daerah (BHPD) sebesar Rp4,79 triliun dan belanja bantuan keuangan Rp1,8 triliun.
Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menyampaikan bahwa alokasi belanja transfer ini sudah diatur dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2024 dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD Tahun 2024.
Alokasi dana transfer sejumlah Rp6,59 triliun tersebut akan dibagi ke pemerintah kabupaten dan kota di Kaltim. Sebagai contoh, Kota Samarinda akan menerima alokasi sebesar Rp1.15 triliun, terdiri atas BHPD Rp563,89 miliar dan belanja keuangan Rp588,36 miliar. Meski dana yang diterima bervariatif, Akmal Malik mendorong agar kepala daerah memanfaatkannya seoptimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Setelah menerima transferan dananya, ada kepala daerah yang bilang dananya kurang pak. Pak wali kota juga bilang, bisa ditambahkah pak,” ujar Akmal Malik, Selasa (12/12/2023).
Untuk memenuhi permintaan para bupati dan wali kota, Akmal Malik mengizinkan mereka untuk berkomunikasi dengan tim anggaran pemerintah daerah dan Badan Anggaran DPRD Kaltim.
“Silahkan diskusikan dengan TAPD dan Banggar. Kalau Pj Gubernur itu hanya membacakan saja,” ujarnya
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltim, M Syaibani, menjelaskan bahwa pertumbuhan transfer ke daerah terbesar tahun 2024 terdapat pada komponen dana alokasi khusus (DAK) fisik yang bertumbuh sebesar 27,13 persen, diikuti dana bagi hasil sekitar 21,7 persen, dan dana alokasi umum sebesar 13,49 persen. Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi daerah dengan transfer terbesar sebesar Rp7,3 triliun.
