SAMARINDA – Dalam beberapa minggu terakhir, warga Kota Samarinda menghadapi kesulitan mendapatkan pasokan gas elpiji 3 kilogram yang biasa disebut gas melon. Selain sulit ditemukan, harga gas tersebut juga melonjak tinggi.
Aswar, pemilik pangkalan gas elpiji di Palaran, mengungkapkan bahwa kelangkaan gas elpiji telah terjadi selama lebih dari seminggu terakhir.
“Biasanya rutin datang, tapi ini sudah beberapa hari nggak ada, memang kosong dari sananya, ” katanya.
Nunuk, seorang ibu rumah tangga, juga mengalami kesulitan mendapatkan gas elpiji 3 kilogram. Padahal, dia menggunakan gas subsidi tersebut setiap hari untuk kegiatan memasak.
Setiyani, seorang pedagang gorengan, juga menghadapi kendala dalam mendapatkan gas elpiji 3 kilogram.
“Sudah cari kemana-mana nggak ada gas, di warung kosong. Kalau ada itu harganya sampai Rp 35 ribu. Tapi kalau memang ada biar harganya mahal ya tetap dibeli, nah yang sekarang ini harganya mahal tapi nggak ada tabungnya. Susah mau masak bagaimana, ” katanya.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menanggapi keluhan masyarakat terkait kelangkaan gas elpiji subsidi. Dia menjelaskan bahwa masalah kelangkaan tersebut tidak hanya terjadi di Kota Samarinda, tetapi juga di seluruh Indonesia.
Menurutnya, Pemerintah Kota Samarinda telah berkomunikasi dengan pihak Pertamina untuk segera mengatasi masalah ini guna mencegah dampak inflasi.
Andi Harun menjamin bahwa dalam beberapa minggu ke depan tidak akan ada lagi kelangkaan gas elpiji 3 kilogram di masyarakat.
“Ini tidak terjadi di Samarinda saja, tapi seluruh Indonesia. Di tingkat pusat juga dibicarakan dan Senin kemarin kita juga sudah sampaikan ke pusat. Di daerah sendiri kita sudah lakukan komunikasi intensif dengan Pertamina agar masalah ini segera diatasi karena bisa mempengaruhi inflasi, ” katanya.
“Insyaallah dalam seminggu ini bisa diatasi pemerintah, ” tegasnya.
Dia juga membantah adanya praktik penimbunan gas elpiji yang sengaja dilakukan oleh pihak tertentu.
“Tidak ada yang menimbun, ini masalah nasional dan banyak variabel. Bisa jadi karena transportasi dan sebagainya, ” sebutnya.
Andi Harun menjelaskan bahwa Pemerintah Kota tidak memiliki kewenangan dalam mengatur distribusi gas elpiji karena itu merupakan wilayah yang dikelola oleh Pertamina.
“Mereka punya peraturan sendiri, kita hanya bisa imbau. Dan kalau kuota, kita juga tidak ada pengurangan. Tapi memang karena Samarinda ini Ibukota Provinsi, kita tidak bisa menghalangi orang luar Samarinda untuk beli, karena ini kota terbuka, ” katanya.
Dia berharap Hiswana Migas, asosiasi industri migas, dapat membantu dalam mengatasi kelangkaan gas elpiji di Samarinda agar tidak berdampak luas pada perekonomian masyarakat.
“Kita imbau Hiswana Migas untuk membantu bagaimana mengatasi ini, karena ini berdampak pada masyarakat dan lancarnya perekonomian masyarakat, terutama untuk kegiatan ekonomi menengah ke bawah, ” pungkasnya.
