BONTANG – Proses pembangunan Kantor Kelurahan Satimpo Bontang Selatan memasuki bulan keempat, namun hingga kini 20 pekerja tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan untuk menjamin keselamatan dalam bekerja.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bontang Raking menyayangkan, kontraktor yang tidak menyediakan BPJS Ketenagakerjaan untuk para pekerjanya.
“BPJS adalah hal yang penting di setiap kontrak pekerja. Kami selalu menghimbau perusahaan lainnya untuk memiliki BPJS Ketenagakerjaan, namun pekerja untuk program Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang tidak memilikinya,” tuturnya, Rabu (13/9/2023).
Selain itu, Raking juga menyoroti pekerja yang hanya pasang badan, karena tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) ketika bekerja.
“Sangat tidak aman ini, ada hanya pakai sandal bahkan tak pakai alas kaki juga, tidak pakai helm atau baju proyek, lalu naik ke struktur bangunan untuk pemasangan atap,” cemasnya.
Menurutnya, APD wajib digunakan para pekerja untuk menjaga keselamatan dari kecelakaan kerja.
“Kita tidak minta-minta, tapi harus mencegah sebelum terjadi. Apalagi ini program pembangunan pemkot, jika ada hal yang tidak diinginkan terjadi, maka yang disalahkan juga pemerintah,” ujar Raking.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bontang Irvan menambahkan, nyawa tidak bisa dianggap main-main dan harus diperhatikan keselamatannya.
“Sudah tidak ada BPJS nya, tidak menggunakan APD, mau beli di mana nyawa pekerja jika ada kecelakaan kerja? Kan gitu,” paparnya.
Dirinya menegaskan, kontraktor segera mengurus BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh pekerja.
Disisi lain, Safety Manager CV Nuraini La Ode Winardy mengaku hanya tenaga ahli yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan untuk para pekerja pihaknya belum menyediakan.
“Secepatnya minggu depan BPJS Ketenagakerjaan-nya sudah ada,” tandasnya.
