SAMARINDA – Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki potensi sektor kelautan yang dapat dimanfaatkan untuk menerapkan konsep Blue Economy. Konsep ini mengusung pembangunan yang berkelanjutan, efisien, dan inklusif dengan berbasis pada sumber daya laut.
Hal ini disampaikan oleh Rusman Yaqub, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Bidang Kesejahteraan Sosial, pada Jumat (18/11/2023). Ia mengatakan bahwa sektor kelautan dapat menjadi solusi bagi Kaltim yang selama ini mengandalkan eksploitasi sumber daya alam seperti minyak, gas, kayu, dan batu bara.
Menurutnya, eksploitasi alam yang berlebihan tidak memberikan dampak positif bagi rakyat Kaltim, yang masih menghadapi masalah kemiskinan ekstrim. Ia menanyakan apa yang didapat rakyat Kaltim dari era keemasan minyak dan gas, kayu, dan batu bara.
“Kita lihat era keemasan minyak dan gas, kemudian era keemasan kayu, sebentar lagi akan kita akhiri era keemasan batu bara. Apa yang didapat rakyat Kaltim? Saya mau tahu? Kalau toh ada, paling segelintir orang, buktinya angka kemiskinan ekstrim kita masih tinggi,” ungkapnya.
Ia mengusulkan agar Kaltim berhenti melakukan eksploitasi alam yang berlebihan dan mulai memperbaiki kondisi alam yang telah rusak. Ia menunjukkan bahwa penurunan emisi gas rumah kaca dapat dimanfaatkan untuk mengembalikan fungsi hutan yang seharusnya. Namun, ia menyadari bahwa hal ini tidak mudah dilakukan karena adanya keinginan untuk mendapatkan pendapatan yang cepat.
“Buktinya bisa, kita bisa menerima manfaat dari penurunan emisi gas itu, apa itu? Hutan, kita perlu kembalikan fungsi hutan yang sebenarnya tapi persoalannya adalah kita tidak pernah melakukan itu, karena itu jalan pintas untuk mendapatkan penerimaan pendapatan yang sifatnya instan, tapi ujungnya ada kerusakan ekologi yang luar biasa, yang bisa berdampak kepada efek sosial di kehidupan anak cucu kita,” paparnya.
Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi dan harmonisasi antara pemangku kepentingan di Kaltim, termasuk gubernur dan pejabat lainnya, dalam melindungi lingkungan dan mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Ia berpendapat bahwa gubernur dan pejabat lainnya harus memiliki standar yang sama dan tidak berbeda arah dalam perjuangannya.
“Tidak ada yang salah, menurut saya pak gubernur, dan pejabat yang lain, tinggal mengikuti pakem yang sama, di mana tidak boleh gubernur ke hulu, baru yang lain ke hilir, ujung-ujungnya apa tidak ada keserasian dalam perjuangan,” kata Rusman.
Ia berharap agar Kaltim dapat menjadi pelopor dalam mengimplementasikan konsep Blue Economy. Dengan demikian, Kaltim dapat mengatasi tantangan lingkungan, mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan melindungi warisan lingkungan untuk generasi mendatang. (Adv/DPRDKaltim)
