SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, menegaskan bahwa peningkatan sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di provinsi tersebut.
“Kalau bicara konteks kemiskinan, terutama di Kaltim, tidak lepas dari SDM yang perlu kita benahi. Karena daya saing kita cukup rendah dibanding di luar Kaltim. Bahkan di antara pulau Kalimantan, kita masih dalam proses yang tidak setara,” ujar Salehuddin, Kamis (09/11/2023).
Politisi Partai Golkar itu menggarisbawahi bahwa kemiskinan berdampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat, termasuk kekurangan pangan dan gizi, keterbelakangan pendidikan, kriminalitas, dan kerusakan lingkungan. Menurutnya, untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, diperlukan peran aktif dari pemerintah dan masyarakat.
Salehuddin menyatakan bahwa peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan manusia merupakan kunci utama untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan. Pengembangan SDM, menurutnya, bisa dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Ia menekankan bahwa pemerintah provinsi harus memberikan fasilitas atau ruang yang maksimal bagi proses pembinaan SDM, termasuk melibatkan kerja sama dengan dunia usaha di Kaltim.
Salehuddin menyoroti keunikan Kaltim dalam konteks kemiskinan, di mana sebagian besar angka kemiskinan disumbang oleh masyarakat pendatang. Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya kesepakatan indikator kemiskinan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Selama ini BPS menggunakan indikator yang mungkin, jika dipakai di Kaltim, sangat unik dan belum relevan jika ditarik ke nasional. Misalnya, di satu desa nelayan selalu diidentikkan dengan desa miskin karena indikatornya sanitasi, padahal ukuran itu tak bisa dijadikan dasar,” jelasnya.
Salehuddin juga berharap keterlibatan semua stakeholder, termasuk perusahaan-perusahaan di Kaltim, dalam kontribusi pengentasan kemiskinan. Ia mencontohkan program bedah rumah yang melibatkan perusahaan sebagai salah satu bentuk kontribusi yang dapat dilakukan.
“Perusahaan di Kaltim mesti meningkatkan kontribusinya dalam mengentaskan kemiskinan. Misalnya, menyalurkan program ratusan rumah layak huni,” tandas Salehuddin. (Khin/Adv/DPRD Kaltim)
