PPAI Memberikan Kebebasan Anggota berpolitik

Jurnalborneo.com

Pengurus PPAI Pusat dan daerah selalu kompak saat bersama dengan Wakil Ketua MPR RI Dr. M Hidayat Nurwahid Lc.MA.
Pengurus PPAI Pusat dan daerah selalu kompak saat bersama dengan Wakil Ketua MPR RI Dr. M Hidayat Nurwahid Lc.MA.

PEKANBARU – Persaudaraan Pengemudi Ambulance Indonesia (PPAI) sebagai organisasi yang menganyomi para pengemudi Ambulance di Indonesia berdiri sejak tahun 2019 berkedudukan Kantor Pusat di Pekanbaru terus bersinergi dan berperan aktif, terutama dalam memberikan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kendaraan prioritas, tak terkecuali untuk anggota, dan peran aktif dalam menjaga stabilitas masyarakat.

Ketua Umum PPAI Zulhardi kepada jurnalborneo.com menyampaikan bahwa PPAI sebagai organisasi telah berbadan hukum sesuai dengan SK Menkumham no:AHU-0007037.AH.01.07.TAHUN 2019, harus menyamakan persepsi semua anggota. “Untuk koordinasi dengan anggota dimana pun berada kami bentuk group WhatsApp PPAI Nasional sebagai upaya koordinasi dan menyamakan persepsi,” kata Zulhaedi, Senin, 19 Juni 2023.

Karena ini salah satu sarana komunikasi yang efektif. “Maka dari itu saya mewanti-wanti kepada anggota PPAI baik di group besar WhatsApp PPAI nasional maupun yang lingkup DPD harus diingat setiap anggota wajib mematuhi setiap postingan. Pertama harus cek end ricek, setiap postingan di grup wajib d koreksi kebenarannya, tidak boleh memposting hal-hal SARA, tidak boleh membuat kegaduhan di grup, tidak boleh postingan pornografi. Ini prinsip bagi sebuah group WhatsApp organisasi,” jelas Zulhaedi.

Dijelaskan, sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya organisasi ini sebagai tempat dan wadah peran aktif dalam menjaga stabilitas masyarakat. “Bagaimana kita bisa berperan aktif dalam menjaga stabilitas masyarakat, sedangkan perilaku kita di group WhatsApp saja tidak bisa menerapkan. Ini yang harus diperhatikan,” jelasnya.

Disinggung soal politik, mengingat tahun 2024 adalah tahun politik, Zulhardi menyampaikan, PPAI sebagai organisasi profesi bagi pengemudi ambulance maka PPAI tidak berpolitik praktis tapi anggota dipersilahkan untuk mengikuti partai politik manapun selagi tidak organisasi terlarang atau dilarang oleh pemerintah.

“DPP PPAI dipersilahkan anggota untuk mengikuti partai politik manapun selagi tidak organisasi terlarang atau dilarang oleh pemerintah. Dan kami sangat berharap untuk seluruh anggota PPAI nasional agar bisa menghargai pilihan politik anggota lainnya,” harap Zulhardi.

Walaupun diberikan kebebasan berpolitik namun Zulhardi Tidak memperkenankan anggotanya melakukan kampanye politik di grup WhatsApp PPAI baik nasional maupun daerah, “Ini untuk menghindari perpecahan di grup. Bagaimanapun kekompakan dan persatuan anggota lebih utama yang harus dijaga bersama-sama oleh semua anggota,” tegas Zulhardi.

Zulhardi menyampaikan dalam meningkatkan sumber daya anggota, PPAI terus mengadakan  pelatihan-pelatihan terhadap anggota, baik Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang sosial dan Kemanusiaan, juga bidang politik. “Kita terus dorong untuk peningkatan sumber daya manusia bagi anggota PPAI, bukan saja kemampuan penanganan sosial kemanusiaan, tetapi pendidikan berpolitik anggota juga harus melek politik,” ucap Zulhardi.(*)

Penulis:

Hastag: