KUTAI TIMUR – Menurut anggota Komisi B DPRD Kutim, Muhammad Ali, pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.
Pemberdayaan masyarakat itu sendiri, terangnya, adalah upaya fasilitas yang bersifat non instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan, dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang ada, baik dari instansi lintas sektoral maupun LSM dan tokoh masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat menurutnya menyasar berbagai bidang, bukan hanya di satu sisi namun berbagai sisi. Sehingga pemberdayaan masyarakat adalah yang hal kompleks dan saling mempengaruhi. Oleh karena itu menurutnya pemberdayaan masyarakat tersebut sangat luas dan perlu perhatian yang sangat besar.
“Ada berbagai bidang, misal ekonomi. Tentunya melibatkan OPD yang membidangi hal tersebut, begitu juga dengan kesehatan dan berbagai bidang lainnya,” tegasnya.
Oleh karena itu Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini juga berharap agar pemerintah daerah bersama OPD dibantu stakeholder terkait dapat secara intens meningkatkan pemberdayaan masyarakat di segala bidang. Dampak dari pemberdayaan yang optimal menurutnya adalah kesejahteraan masyarakat. Hal itu juga sebagai tujuan utama dari pemerintah.
Dirinya juga menghimbau agar perusahaan yang ada dan beroperasi di Kutim terus meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan. Baik di sektor UMKM, pendidikan, ataupun kesehatan. Karena perusahaan juga punya kewajiban akan hal itu.
“Saya kira jika memang pemberdayaan tersebut optimal, maka dampak positifnya akan sangat besar bagi masyarakat. Perlu sinergi yang kuat untuk mengarah kesitu dan itu juga perlu diawasi dengan baik,” tegasnya. (Adv/DPRD/Q)
