KUTAI TIMUR – Bidang Bidang Koperasi, UKM dan Ekonomi Kreatif yang berada di bawah naungan Komisi B berhubungan dengan berbagai dinas terkait. Diantaranya adalah Disperindag, Dinas Koperasi. Kedua instansi tersebut secara umum melekat terkait pembinaan terhadap masyarakat.
Sejauh ini, Komisi B menilai bahwa kinerja 2 mitra kerjanya tersebut sudah optimal, terutama jika dipandang sesuai bidang yang digeluti. Namun kendala yang timbul juga ada, mengingat kemungkinan adanya keterbatasan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung yang diemban. Misal dari segi sarana dan pembiayaan serta SDM.
Permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang lazim ditemui dalam kegiatan yang melibatkan dinas atau OPD pemerintahan. Oleh karena itu, Komisi B menyarankan agar evaluasi terus dilaksanakan oleh dinas yang membidangi. Sehingga peningkatan kinerja juga dapat dilakukan dengan optimal.
“Kuncinya ada di komunikasi, di Komisi B, dinas atau OPD yang menjadi mitra kerja sering kami ajak diskusi dan komunikasi dengan harapan kendala yang mereka hadapi dapat diketahui dan dapat diberikan solusi untuk penanganannya kedepan. DPRD Kutim selalu terbuka dan siap mendukung program yang dicanangkan oleh dinas,” ujar Muhammad Ali saat dikonfirmasi terkait kegiatan bidang ketertiban umum yang dinaungi oleh Komisi B.
Politisi senior ini juga menyampaikan bahwa dalam pemantauan yang dilaksanakan oleh Komisi B terkait bidang Koperasi, UKM dan Ekonomi Kreatif terlihat semakin aktif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Hal tersebut terlihat dalam berbagai kegiatan yang berkenaan dengan UMKM dan perdagangan. Diantaranya dalam pelaksanaan expo di 18 kecamatan, bazaar di HUT Kutim, dan berbagai event lainnya seperti dukungan terkait expor pisang di daerah Kaubun-Kaliorang.
Begitu juga dengan Disperindag Kutim yang terus intens dan sigap dalam memberikan dukungan di bidang perindustrian. Tak hanya itu apresiasi juga diberikannya terhadap personel OPD yang selalu standby saat masyarakat meminta bantuan terkait edukasi dan fasilitasi terkait hal yang bersangkutan dengan perizinan usaha ataupun koperasi.
“Peningkatan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana saya kira masih hal prioritas yang harus dilaksanakan untuk 3 mitra kerja Komisi B ini, karena mereka bersinggungan langsung dengan masyarakat dalam hal pelayanan, dan peningkatan kompetensi perindustrian serta umkm,” katanya. (Adv/DPRD/Q)
