Dua Tahun, THM di Samarinda Jual Miras Tak Berizin

Jurnalborneo.com

Satpol-PP Samarinda ketika melakukan penertiban miras di beberapa toko kelontongan. Sementara miras tak berizin di THM dibiarkan. (Dok. Istimewa)

SAMARINDA – Izin penjualan minuman keras (miras) yang terdapat pada tempat hiburan malam (THM) tak lagi diperpanjang. Itu dilakukan pemerintah lantaran bertentangan dengan peraturan daerah. Walhasil sejak 2022, penjualan miras di Samarinda tak lagi mengantongi izin. Namun, hingga saat ini peredaran alkohol tersebut masih subur.

Ya, perdagangan minuman keras telah diatur berdasarkan golongannya. Itu berdasarkan peraturan daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2013 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Beralkohol dalam wilayah Samarinda. Di antaranya Golongan A minuman dengan kadar alkohol 1 sampai 5 persen. Diperbolehkan dijual di bar, pub, diskotek, karaoke dewasa, hotel berbintang, dan restoran hotel berbintang.

Sementara itu, Golongan B dengan kadar alkohol 5–20 persen dan Golongan C kadar alkohol 20–55 persen hanya dapat dijual di hotel berbintang dan restoran hotel berbintang. Namun beberapa tempat hiburan malam (THM) termasuk tempat karaoke di Samarinda tetap bebas menjual alkohol golongan B dan C. “Kami sudah bolak balik mengurus perizinan, namun tidak bisa diperpanjang,” sesal salah satu pengelola tempat hiburan malam di Jalan Mulawarman yang enggan disebutkan namanya tersebut.

Disinggung kenapa masih bua dan menjual miras, pria paruh baya tersebut mengaku berani tetap menjual karena THM lain masih buka juga. Pihak pemerintah pun tidak ada yang pernah menegur maupun menindak. “Kami jualnya semua golongan. Jika ingin ditindak maka harus merata,” sambungnya.

Dia menyebut, sudah dua tahun proses perizinan penjualan miras mereka digantung Dinas Perizinan. Alasannya masih menunggu peraturan daerah direvisi. “Statusnya kami ini masih gantung, tidak ada yang merekomendasikan untuk jual miras. Tapi karena semua masih jual, ya kami ikut menjual juga seperti biasanya,” pungkasnya.

Dikonfirmasi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Samarinda, Jusmawardana menyebut, pelaku usaha tempat hiburan malam memang telah mengantongi izin tempat usaha secara tersistem dan terintegrasi. Namun untuk izin tempat usaha minuman keras tidak dapat diproses atau diterbitkan. “Karena penerbitan izin itu bertentangan Perda 6 Tahun 2013 Bab III pasal 6 ayat 1 dan 2 , pasal 7 ayat 3,” jelasnya, Selasa (13/6/2023).

Namun demikian, Jusmawardana memastikan bakal menindak pengusaha yang tetap kukuh menjual miras di Samarinda. Penindakan serta pembinaan terhadap pelaku usaha THM akan menjadi agenda mereka dalam waktu dekat. “Kita ada beberapa aspek pertimbangan untuk kelanjutan ke depan. Karena juga harus berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan penindakan tersebut,” tutupnya.

Penulis:

Hastag: