SAMARINDA – Kaltim harus segera beralih dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT) jika ingin mencapai target zero emisi karbon pada tahun 2050. Itu pesan yang disampaikan oleh DPRD Kaltim kepada Pemprov Kaltim, Jumat (17/11/2023).
DPRD Kaltim menilai bahwa Pemprov Kaltim belum serius mengembangkan EBT yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan industri. Padahal, Kaltim memiliki potensi besar untuk memanfaatkan sumber EBT seperti tenaga surya, angin, air, dan biogas.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan panel surya yang diletakkan di daerah terpencil. Kita harus mengintegrasikan EBT ke dalam sistem energi kita, dari hulu sampai hilir. Kita harus membuat EBT menjadi solusi untuk masalah ketahanan energi dan pangan, serta hilirisasi industri,” kata Sapto Setyo Pramono, anggota Komisi II DPRD Kaltim.
Salah satu contoh EBT yang dapat dikembangkan di Kaltim adalah biogas dari limbah kelapa sawit. Sapto mengatakan bahwa biogas dapat dijadikan sebagai bahan bakar pembangkit listrik yang ramah lingkungan dan ekonomis, baik untuk skala rumah tangga maupun industri.
“Kalau Kaltim bisa mengolah biogas dari hasil sawit, itu akan menjadi nilai tambah bagi petani dan pengusaha sawit. Mereka tidak hanya menjual tandan buah segar (TBS), tapi juga bisa menjual listrik dari biogas. Ini juga akan menghemat biaya operasional dan meningkatkan pendapatan mereka,” ujarnya.
Untuk mewujudkan pengembangan EBT di Kaltim, Sapto meminta Pemprov Kaltim membuat rencana aksi yang komprehensif dan melibatkan semua pemangku kepentingan, seperti pemerintah pusat, DPRD, perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat.
“Kaltim harus punya roadmap EBT yang jelas dan terstruktur. Pemerintah harus tahu sumber EBT apa saja yang ada di Kaltim, berapa kapasitasnya, bagaimana cara mengelolanya, dan siapa yang bertanggung jawab. Harus punya target dan indikator yang dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala,” tegasnya.
Sapto juga menekankan pentingnya kesinambungan dan konsistensi pengembangan EBT di Kaltim, serta mengimbau agar setiap pergantian kepemimpinan tidak mengubah arah dan prioritas yang telah ditetapkan.
“Hal yang menjadi perhatian, tidak boleh gonta-ganti kebijakan EBT setiap pergantian gubernur. Kita harus punya komitmen bersama untuk mewujudkan visi zero emisi karbon di Kaltim,” tutup Sapto. (Adv/DPRDKaltim)
