SAMARINDA – Muhammad Udin, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, mengusulkan kepada Penjabat Gubernur (Pj) Kaltim, Akmal Malik, untuk mengevaluasi kinerja kepala dinas yang memiliki serapan anggaran rendah atau mendapatkan rapor merah. Usulan ini disampaikan untuk memastikan efektivitas pembangunan dan menghindari dampak negatif terhadap capaian kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Udin menyatakan keinginannya agar pemangku kebijakan, khususnya Pj Gubernur Kaltim, melakukan rotasi jabatan sebagai bentuk pembaharuan dan peremajaan sistem. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan program pembangunan hingga tahun 2024.
“Kami minta kepada Pj Gubernur Kaltim untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja kepala dinas yang serapan anggarannya rendah. Jika perlu ada rotasi pejabat yang bersangkutan, karena ini berkaitan dengan percepatan pembangunan yang harus tuntas hingga 2024,” ujar Udin, Rabu (15/11/2023).
Pihaknya menilai rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim di 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menunjukkan ketidakseriusan dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Udin mengekspresikan keprihatinannya terhadap kondisi ini, mengingat dampaknya pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami juga mempertanyakan komitmen dan loyalitas kepala dinas terhadap Pj Gubernur Kaltim yang telah memberikan amanah dan kepercayaan kepada mereka,” tambahnya.
Udin, yang juga anggota Komisi III DPRD Kaltim, menekankan bahwa pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja OPD akan terus dilakukan, terutama dalam bidang perekonomian, keuangan, dan pembangunan. Dia berharap OPD dengan serapan anggaran rendah dapat segera memperbaiki kinerjanya, sambil mengingatkan bahwa anggaran tersebut merupakan uang rakyat yang harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Dengan OPD yang memiliki serapan anggaran rendah diharapkan melakukan evaluasi dan introspeksi diri, serta mengambil langkah-langkah konkrit untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan,” ungkap Udin.
Dia juga memperingatkan agar OPD yang memiliki anggaran yang belum terserap dengan baik pada akhir tahun harus mewaspadai pengeluaran yang tidak efisien dan efektif. Udin menegaskan bahwa DPRD Kaltim akan terus mengawasi dan mengontrol kinerja OPD untuk memastikan penggunaan anggaran secara baik dan efisien.
Namun, di sisi lain, Udin memberikan apresiasi kepada OPD yang menunjukkan kinerja baik dan serapan anggaran tinggi. Dia berharap agar OPD yang memiliki prestasi tersebut dapat menjadi contoh dan motivasi bagi OPD lainnya.
“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada OPD yang telah bekerja keras dan profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kami berharap OPD tersebut dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (Adv/DPRD Kaltim)
